Jumat 24 Juli 2020, 14:15 WIB

Pemprov DKI Awasi Ketat Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pemprov DKI Awasi Ketat Larangan Penggunaan Kantong Plastik

MI/Andri Widiyanto
Pengelola pusat belanja memasang larangan penggunaan kantong plastik sesuai Pergub DKI Jakarta.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengawasi aturan larangan penggunaan kantong plastik.

Dari 2.194 lokasi pengawasan yang mencakup pusat belanja, toko swalayan dan pasar rakyat, terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur.

"Pengawasan di Jakarta Pusat ada 252 titik, Jakarta Utara 248 titik, Jakarta Barat 556 titik, Jakarta Selatan 375 titik dan Jakarta Timur 766 titik," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih, saat dikonfirmasi, Jumat (24/7).

Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai diatur dalam Pergub DKI Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Baca juga: DKI Diminta Cari Pengganti Kantong Kresek untuk Makanan Basah

Andono menjelaskan pada Juli ini merupakan bulan pertama pengawasan. Sehingga, temuan pelanggaran dimasukkan dulu dalam berita acara. Adapun temuan ditindaklanjuti pada Agustus mendatang. Dalam hal ini, apakah tempat tersebut masih menyediakan kantong plastik setelah mendapat teguran.

"Pada bulan pengawasan berikutnya (Agustus) akan dilakukan sidak. Jika kembali ditemukan pelanggaran di lokasi yang sama, dijatuhkan sanksi adminitratif secara berjenjang," jelas Andono

Pengenaan sanksi berjenjang berupa sanksi administrastif, yaitu:

1. Teguran tertulis: sebanyak tiga kali. Teguran tertulis pertama 14x24 jam dan kedua 7x24 jam, ketiga 3x24 jam

2. Uang Paksa: jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3x24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap Pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap dari Rp 5 juta sampai Rp 25 juta.

Baca juga: Pasar Tebet Barat Jadi Pilot Project Pasar Bebas Plastik

3. Pembekuan izin: diberikan jika melaksanakan sanksi administratif uang paksa namun dalam waktu lima minggu maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

4. Pencabutan izin: jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Sanksi administratif hanya dibebankan kepada tiga subyek hukum yang diatur. Rinciannya, pengelola pusat belanja, pengelola toko swalayan dan pengelola pasar rakyat. Tidak ada sanksi yang menyasar komsumen atau pembeli.(OL-11)

Baca Juga

Ist

Tingkatkan Minat Baca dan Literasi, Bale Buku Jakarta Diresmikan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 07 Mei 2021, 22:49 WIB
Bale Buku Jakarta yang diresmikan akan menjadi sarana bagi masyarakat di wilayah setempat  agar lebih mudah mendapatkan akses...
Antara

Pemudik Pakai Ambulans untuk Kelabuhi Petugas

👤Ant 🕔Jumat 07 Mei 2021, 22:06 WIB
Saat dimintai keterangan penumpang tersebut berkilah menumpang ambulans karena alasan keluarga sakit dan...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

515 Pemohon Ajukan SIKM di Jakarta, Hanya 65 yang Disetujui

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 07 Mei 2021, 20:45 WIB
Dari jumlah tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hanya 65 permohonan yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kualitas Kompetisi Harus Ditingkatkan

Regulasi yang dibuat operator dan regulator harus bisa meningkatkan standar liga dan klub

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya