Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menuturkan rencana anggaran Rp171 miliar Pemprov DKI untuk bantuan siswa di sekolah swasta masuk dalam APBD Perubahan 2020.
"Iya pastinya (masuk) di APDB perubahan. Bulan depan pembahasannya," ungkap Zita, Kamis (23/7)
DPRD, kata Zita, mendukung rencana Gubernur Anies Baswedan untuk membantu siswa yang tidak mampu untuk bersekolah di swasta. Mereka yang menerima bantuan ialah yang terdata masuk dalam data penerima sosial selama PSBB di DKI. Ditargetkan ada 85.508 siswa yang akan menerima bantuan.
Baca juga: Lusa, Polisi Sampaikan Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Yodi
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan pihaknya segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI terkait mekanisme penyaluran bantuan siswa ke sekolah swasta.
"Dalam waktu dekat kita akan panggil. Kita akan cari tahu mekanismenya akan seperti apa. Siapa saja penerima manfaat yang bisa dibantu dan dengan skema seperti apanya akan dibahas bersama kami," tutur Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI.
Selain itu, Komisi E juga mendorong Disdik DKI untuk mencari solusi bagi peserta didik yang enggan melanjutkan sekolah karena tidak lolos atau terpental masuk ke sekolah negeri.
"Kami malah yang mendorong agar Disdik punya solusi untuk warga DKI yang mau melanjutkan pendidikan karena terpental dari sekolah negeri. Mengingat di tengah pandemi covid-19 ini sangat banyak keluarga yang tidak mempersiapkan dana darurat untuk pendidikan anaknya ke sekolah swasta," pungkas Anggara. (OL-14)
Tania mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi menyeluruh terkait kebijakan sekolah gratis. Terutama dalam pengembangan strategi yang lebih inklusif.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring sebagai peringatan keras atas lemahnya sistem keamanan dan pencegahan kebakaran
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi komitmen Pemprov dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
POLDA Jambi mendeteksi puluhan miliar rupiah dari Rp122 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dikorupsi.
Data tersebut bahkan masih bisa bertambah karena data yang masuk hanya pada sekolah di bawah dinas semata, belum data dari madrasah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved