Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 mencapai Rp62,30 triliun.
Hal itu ia sampaikan dalam pembacaan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/7). Anies menyampaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 83,07 persen dan realisasi belanja daerah sebesar 83,41 persen pada tahun anggaran 2019.
"Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.74,99 triliun dan terealisasi sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,07%, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 45,70 triliun atau 89,90% dari target Rp 50,84 triliun," ungkap Anies.
Untuk realisasi dana perimbangan 2019 sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02% dari target Rp 21,31 triliun dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai Rp 2,04 triliun atau 73,28% dari target Rp 2,78 triliun," ungkap Gubernur Anies.
Anies juga menjelaskan komponen belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 77,85 triliun, dan terealisasi sebesar Rp 64,93 triliun atau 83,41%, yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 29,56 triliun atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp 33,29 triliun dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 35,37 triliun atau 79,38% dari anggaran sebesar Rp 44,56 triliun.
Adapun program yang dilakukan selama setahun kebelakang ialah program wajib belajar 12 Tahun dianggarkan sebesar Rp 3,03 triliun dan terealisasikan sebesar Rp.2,73 triliun atau 90,32%. Lalu program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dianggarkan sebesar Rp 2,55 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,20 triliun atau 86,16%
Kemudian, program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,60 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,42 triliun atau 88,63%. Program rehabilitasi sosial dianggarkan sebesar Rp 234,48 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.207,69 miliar atau 88,58% serta program pengembangan dan pembinaan olahraga dianggarkan sebesar Rp 1,71 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,44 triliun atau 84,30 serta program lainya. (OL-4)
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved