Jumlah Warga Miskin di Jakarta Naik, Banyak Belum Dapat Bansos

SERIKAT Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menyebut jumlah warga sangat miskin di Ibu kota naik signifikan selama pandemi covid-19. Hal itu berdasarkan monitoring atau audit sosial terhadap proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekjen SPRI Dika Muhammad mengungkapkan, dari pendataan partisipatif yang dilakukan pihaknya terhadap 3,985 responden dari 94 Kelurahan di 36 kampung di Jakarta yang berhasil diwawancara secara daring, ditemukan 73% responden teridentifikasi sebagai warga sangat miskin belum terima bantuan program keluarga harapan (PKH).

"Sebanyak 73% atau 2.892 ini masuk keluarga yang sangat miskin, layak menerima program keluarga harapan. Lalu sekitar 3.459 kami identifikasi layak mendapat program perlindungan sosial lokal," terang Dika dalam Webinar 'Akses bantuan sosial untuk Warga Miskin Baru DKI Jakarta di Masa covid-19', Jakarta, Jumat (26/5).

Pendataan partisipatif dilakukan pada 14 April–13 Mei 2020. Dika mengatakan, pendataan itu menunjukan adanya peningkatan warga sangat miskin yang cukup signifikan dampak dari pandemi covid-19. Pada saat sebelum pandemi, SPRI mendata jumlah orang miskin itu sekitar 2.310 kepala keluarga.

Baca juga : Ada PSBB, Pemprov DKI Anggarkan Rp5,32 Triliun untuk Bansos

“Ada peningkatan kondisi kemiskinan yang sangat miskin. Jumlah keluarga sangat miskin meningkat tajam saat covid-19 ada peningkatan sampai 3.194 keluarga. Hal ini berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah," jelas Dika.

Selain itu Dika mengatakan, 92% responden menyatakan tidak memiliki aset yang bisa digunakan saat darurat. Artinya mereka tidak memiliki ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi covid-19.

Selain itu, SPRI mencatat akibat covid-19, 60% responden menyatakan kehilangan pekerjaan. Hanya sekitar 30% yang menyatakan masih memiliki pekerjaan

"Kami merekomendasikan untuk Pemprov DKI perlu memperluas cakupan jumlah penerima program jaminan sodial yang sekarang dijalankan. Pemprov juga mesti menambah alokasi anggaran jaminan sosial dan sebaiknya membuka ruang kolaborasi pendataan warga miskin," pungkas Dika. (OL-7)