Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Desember 2020. Namun, besaran bansos akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan mulai Juli 2020.
Untuk itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima bansos. Juliari berharap pemda turun langsung ke lapangan untuk mengecek keabsahan data.
Baca juga: Penyerang Dituntut 1 Tahun, Novel Kecewa
"Kalau misalnya data daerah A, dari 100 data yang dikirim, 30 itu dari DTKS Kemensos, itu tidak perlu diverifikasi ulang karena kami jamin kelayakan dari penerima. Namun yang 70 yang mungkin dari usulan mereka itu yang kami minta verifikasi," jelas Mensos dalam diskusi virtual dengan wartawan, Jumat (12/6).
Mensos berharap gelombang kedua bansos Juli-Desember nanti lebih baik dari segi kelayakan penerimanya.
"Penerimanya diharapkan tidak berubah karena tentunya akan memberikan pekerjaan tambahan lagi sehingga membuat penyalurannya mungkin terlambat," imbuhnya.
Tak lupa, Mensos berpesan agar protokol kesehatan pada penyaluran gelombang berikutnya tetap diperhatikan.
"Misal, saya minta di PT Pos untuk mengurangi desakan dalam antrean, dibuka jam operasionalnya sampai malam, dan menambah outlet pelayanan," pungkasnya. (OL-6)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved