Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Desember 2020. Namun, besaran bansos akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan mulai Juli 2020.
Untuk itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah memverifikasi dan memvalidasi ulang data penerima bansos. Juliari berharap pemda turun langsung ke lapangan untuk mengecek keabsahan data.
Baca juga: Penyerang Dituntut 1 Tahun, Novel Kecewa
"Kalau misalnya data daerah A, dari 100 data yang dikirim, 30 itu dari DTKS Kemensos, itu tidak perlu diverifikasi ulang karena kami jamin kelayakan dari penerima. Namun yang 70 yang mungkin dari usulan mereka itu yang kami minta verifikasi," jelas Mensos dalam diskusi virtual dengan wartawan, Jumat (12/6).
Mensos berharap gelombang kedua bansos Juli-Desember nanti lebih baik dari segi kelayakan penerimanya.
"Penerimanya diharapkan tidak berubah karena tentunya akan memberikan pekerjaan tambahan lagi sehingga membuat penyalurannya mungkin terlambat," imbuhnya.
Tak lupa, Mensos berpesan agar protokol kesehatan pada penyaluran gelombang berikutnya tetap diperhatikan.
"Misal, saya minta di PT Pos untuk mengurangi desakan dalam antrean, dibuka jam operasionalnya sampai malam, dan menambah outlet pelayanan," pungkasnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved