Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza dalam rapat update penanganan covid-19 sekaligus membahas rencana perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pada 2 Juni lalu meminta agar jajaran SKPD ketat dalam pengawasan dan monitoring selama masa PSBB Transisi agar tidak terjadi peningkatan kasua covid-19.
Hal itu sebagaimana terekam dalam video rapat yang diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI pada Jumat (5/6).
"Jadi tadi saya sampaikan ini kan orang akan banyak keluar, dan orang menganggap ini pelonggaran. Saya pribadi menyebutnya bukan pelonggaran justru. Justru saya menyebutnya ya kalau pengetatan, ya lebih tinggilah. Karena begitu banyaknya orang keluar nanti, sebenarnya potensi penyebaran kan semakin besar logikanya," kata Ariza.
Ia pun meminta jajaran SKPD fokus pada peningkatan tujuh indikator untuk tetap bisa menekan penyebaran dan penularan virus korona selama masa PSBB Transisi yang dimulai kemarin.
"Jadi sebetulnya penegakannya itu harus ditingkatkan. Apa itu? Sosialiasi ditingkatkan, tadi ada enam sektor tadi yakni, peningkatan prasarana, pencegahan, penanganan ditingkatkan, SDM ditingkatkan, regulasinya harus jelas, disiplin. Kepaturan warga ditingkatkan. Sosialiasi ditingkatkan. Penempatan aparat petugas ditingkatkan. Penegakan sanksi juga ditingkatkan," tegasnya.
Baca juga: Terungkap, Doni Monardo Sempat Minta PSBB Diperpanjang
"Yasudah, kalau ini mau dua kali melanggar, sudah kita tutup supaya jadi ada shock therapy. Jadi kita di sini (PSBB Transisi) nih mungkin lebih keras penegakannya dibandingkan ketika masa PSBB. Monitoring-nya evaluasinya lebih. Jadi paling tidak, tujuh item ini lebih kita tingkatkan. Saya kira itu. Protokol covid-19 juga," tutur mantan anggota DPR RI itu.
Menurutnya dengan peningkatan pengawasan, monitoring dan sosialisasi protokol covid-19 selama PSBB Transisi, masyarakat akan sadar terkait pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan.
"Jadi masyarakat tahu bahwa ini bukan pelonggaran sebetulnya. Ada kesempatan, tapi sebenarnya harus lebih disiplin," ungkap politikus Partai Gerindra itu. (A-2)
“Saya ingin pesan-pesan di dalamnya bisa memotivasi yang nonton. Banyak sebenarnya yang bisa membuat kami tetap produktif dengan ada di rumah saja,” pungkasnya
AKSI kemanusiaan dilakukan The Jakmania Kebagusan dalam menyikapi pandemi covid-19.
262 perusahaan dengan 54.835 tenaga kerja itu merupakan perusahaan yang dilarang beroperasi selama PSBB, namun mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri Kemenperin
Wilayah Yang Sudah dan Akan Menerapkan PSBB
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tantangan wagub DKI adalah covid-19, banjir, kemacetan termasuk tantangan perekonomian pascacovid-19
Ketua DPRD DKI meminta wagub KI Riza Patria untuk menyelesaikan kemacetan dan banjir yang merupakan masalah menahun di Jakarta, kendati saat ini sedang dilanda pandemi covid-19
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan Ahmad Riza Patria (wakil gubernur DKI) membantu Gubernur DKI Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap dengan lengkapnya komposisi kepala daerah di DKI akan membuat kinerja Pemprov DKI semakin baik.
Jakarta adalah episentrum covid-19 dengan jumlah kasus terbanyak saat ini di Indonesia yakni dengan 2.447 kasus positif.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengungkapkan prioritas utama wakil gubernur (wagub) terpilih Ahmad Riza Patria ialah menangani covid-19 bersama Gubernur Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved