Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak Dipotong

PEMERINTAH DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) seperti petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) tidak akan dipotong.

"Non PNS kita PPSU, pasukan biru, pasukan hijau, pasukan putih, pasukan oranye, pasukan yang tata air, itu tidak ada yang dipotong. Kenapa? Karena acuannya adalah upah minimum walaupun yang punya skill ada rumusnya," tegas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat dikonfirmasi, Minggu (31/5).

Menurutnya ada beberapa PJLP yang memang memiliki keahlian khusus di bidangnya dan sangat dibutuhkan sehingga hak keuangannya tidak dipotong. Ia mencontohkan kemampuan alat berat yang dimiliki PJLP atau tenaga ahli di UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang.

"Sesuai koefisien karena ada operator alat berat yang ada di Bantargebang itu kan resiko tinggi perlu skill, itu ada koefisiennya. Mereka itu semua enggak dipotong karena identik dengan padat karya," ujar Saefullah

Baca juga :Sekda Tegaskan Gaji TGUPP Ikut Dirasionalisasi

Ia menjamin anggaran yang saat ini ada akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik.

Selain itu, adanya rasionalisasi pada TKD PNS maupun hak keuangan TGUPP dialihkan untuk bantuan sosial. Penundaan TKD PNS dan hak keuangan TGUPP juga disebabkan keuangan Pemprov DKI yang tidak mencukupi dampak dari penurunan pendapatan.

Pemprov DKI akhirnya harus memprioritaskan anggaran untuk tetap membagikan bantuan sosial dalam bentuk transfer uang tunai seperti KJP, KJP Plus, Kartu Jakarta Lansia, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Diharapkan dengan tetap disalurkannya bantuan sosial berupa transfer dana tersebut, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan ada perputaran ekonomi di masyarakat.

"Uang APBD diberikan kepada masyarakat di seluruh wilayah DKI diterima dan mereka akan belanja kebutuhan di masyarakat sehingga ada putaran ekonomi. Jadi PNS supaya bisa menahan diri," ungkapnya. (OL-2)