Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut permintaan permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta setelah hari lebaran 2020 yang jatuh pada Minggu (24/5) meningkat tajam.
"Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadhan, sampai dengan per 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Total ada 1.772 permohonan SIKM kami terima hanya dalam waktu 24 jam,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, Selasa (26/05).
Pelonjakan permintaan SIKM terjadi lantaran banyaknya pemudik yang pulang ke daerah masing-masing ingin kembali ke Jakarta dalam waktu dekat.
Pemprov DKI Jakarta telah menerima 6.347 permohonan SIKM Jakarta dari total 247.118 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id.
Data ini tercatat dari awal SIKM dibuka pada 15 Mei hingga pukul 09.06 WIB, Selasa (26/5). "Dari 6.347 permohonan SIKM, ada 1.213 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," tutur Benni.
Benni menjelaskan pihaknya masih memproses 179 permohonan dan baru saja diajukan. Namun, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan perizinan SIKM.
Menurutnya, ada 661 permohonan masih dalam tahap menunggu validasi penjamin atau penanggung jawab. Sebanyak 4.294 permohonan, kata Benni, ditolak atau tidak disetujui lantaran tidak memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan.
“Sebanyak 67,5 persen dari total permohonan SIKM kami tolak. Pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," ungkap Benni.
Baca juga: Pascapembatasan Operasional Lebaran, KRL Kembali Ramai Penumpang
Permohonan SIKM ditolak sebab banyak pemohon yang ber-KTP Jabodetabek yang melakukan aktivitas bepergian sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan atau masih dalam wilayah.
Tentu, pihaknya menolak permohonan tersebut karena sejatinya warga ber-KTP Jabodetabek tak perlum menggunakan SIKM saat bepergian ke 11 sektor yang diizinkan.
“Mereka diizinkan bepergian ke 11 sektor di wilayah Jabodetabek asal tetap mengikuti protokol pemerintah dengan pencegahan penyebaran covid-19,” ucap Benni.
Benni juga tak mengelak banyak menerima pemohon yang berencana pergi ke daerah luar Jabodetabek dengan alasan untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan reuni bersama teman sekolah.
Alasan-alasan seperti itu tentu dimentahkan oleh Benni karena memang tidak diizinkan selama masa pandemi covid-19 sesuai perundangan yang berlaku.
Benni juga mengatakan terjadi pelonjakan pemohon melalui layanan permintaan informasi dan konsultasi, baik melalui Call Center, Live Chat, Video Call, Media Sosial, serta penyuluhan daring melalui surat elektronik.
"Sejak perizinan SIKM dibuka, kami telah melayani total 4.244 permohonan permintaan informasi, konsultasi, dan penyuluhan daring terkait Persyaratan, Mekanisme Pelayanan, Dasar Hukum, Definisi dan Tata Cara SIKM," paparnya
Demi mengatasi lonjakan permohonan SIKM, Benni telah membuka layanan Live Chat melalui website pelayanan.jakarta.go.id dan penyuluhan daring yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon. (OL-14)
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved