Ratusan Kendaraan Travel Gelap Ditangkap

LARANGAN pemerintah agar masyarakat menunda rencana mudik Lebaran selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait dengan pandemi virus korona baru (covid-19) tidak diindahkan.  Penangkapan ratusan kendaraan travel gelap pun semakin membuktikan masih banyak warga yang nekat meninggalkan Ibu Kota. Kemarin, Polda Metro Jaya merilis hasil Operasi Ketupat Jaya 2020. Hasilnya, selama tiga hari pelaksanaan operasi, sebanyak 202 kendaraan pelat hitam terpaksa dikandangkan.

Direktur Lalu Lintas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sebagian besar travel gelap yang membawa penumpang tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru diamankan di jalur-jalur tikus. Mereka yang menawarkan jasa mudik melalui media sosial memilih jalur tikus untuk menghindari petugas di sejumlah pos pemantauan terpadu.

Kendaraan yang berhasil disita terdiri atas 11 bus, 112 minibus, 78 mobil pribadi, serta satu truk. Setelah dilakukan pendataan, 202  kendaraan tersebut mengangkut penumpang sebanyak 1.113 orang. Dengan demikian, terang dia, selama pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya yang digelar sejak akhir April lalu, PMJ secara keseluruhan mengamankan 228 kendaraan yang membawa penumpang sebanyak 1.389 orang. “Kegiatan ini dilakukan dengan hunting system dan kita bisa tangkap mereka,” kata Sambodo.

Para pengemudi, menurut Sambodo, dijerat Pasal 308 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancamannya denda Rp500 ribu dan pidana penjara selama dua bulan.

Sambodo menegaskan pemberian sanksi tilang sekaligus menjawab keraguan di masyarakat yang menilai petugas di lapangan dapat disuap. Ia berjanji tidak segan memecat anggotanya yang menerima sogokan.

Hingga kemarin, penindakan yang dilakukan petugas selama pandemi covid-19 mencapai 17.022 kendaraan. Penindakan terbanyak terjadi di jalur arteri dengan 7.315 kendaraan. Sementara itu, di Gerbang Tol (GT) Cikarang Barat dan Bitung masing-masing 5.764 dan 3.943 kendaraan. Seluruh kendaraan itu diminta berputar arah ke daerah asalnya.

Tidak efektif

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjutak menilai penerapan PSBB di Ibu kota tidak efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran soal aturan tersebut. Misalnya, Disnakertrans DKI Jakarta mencatat ada 660 perusahaan melanggar PSBB. “Hal ini mencerminkan kurangnya kontrol secara serius oleh Pemprov DKI,” kata Johnny.

Opsi relaksasi PSBB, imbuhnya, bisa diterapkan setelah Idul Fitri dengan sejumlah syarat, seperti warga tetap mengutamakan
protokol kesehatan. Secara terpisah, Pemerintah Kota Bogor dan Depok kembali mengajukan permohonan perpanjangan PSBB tahap tiga
hingga 26 Mei mendatang.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membeberkan perpanjangan PSBB disepakati seluruh kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi di sela-sela rapat daring bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad juga mengaku selama dua pekan terakhir masih banyak masyarakat yang tidak taat dan berkerumun. (Tri/Ins/DD/KG/J-3)