PDIP Tuding Anies Tak Kontrol PSBB Secara Serius

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjutak menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota tidak efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran soal aturan tersebut.

Lalu, ia menyebut dari laporan Disnakertrans DKI Jakarta ada 660 perusahaan yang melanggar PSBB di Jakarta. Sebanyak 101 perusahaan di antaranya ditutup, serta banyakya individu yang masih melanggar protokol PSBB.

"Hal ini mencerminkan kurangnya kontrol secara serius oleh DKI Jakarta," kata Johnny saat dihubungi, Jakarta, Senin (11/5).

Opsi Relaksasi PSBB, sebut Johnny, bisa diterapkan di DKI Jakarta pasca Idul Fitri dengan sejumlah syarat, misalnya warga harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Relaksasi PSBB dapat diterapkan dengan catatan, katanya, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan relaksasi PSBB.

Baca juga: PDIP Minta Anies Longgarkan PSBB

"Akan tetapi otoritas Kesehatan Malaysia menjamin kawasan industri dan perkantoran akan dilakukan swab test secara massal," jelas Johnny.

Hal itu, lanjutnya, DKI Jakarta bisa mengintensifkan swab test dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta, agar banyak pekerja yang diperiksa dengan swab test secara massal, untuk mengetahui penyebaran covid-19.

"Oleh karena itu, perlu ditagih janji persiapan mitigasi covid-19 sejak bulan Januari. Janjinya tentang lab swab test massal, tapi hingga kini belum terealisasikan," terang Sekretaris Komisi E DPRD Itu.

Johnny juga mengatakan relaksasi PSBB juga bisa menjadi alternatif karena pada kenyataannya banyak status warga rentan miskin yang akhirnya statusnya menjadi miskin karena keterbatasan operasional di tengah wabah covid-19.

"Mengingat juga ternyata masyarakat rentan miskin dan miskin di Jakarta masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI Jakarta," pungkas Johnny. (OL-14)