Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Jakarta menjamin pelayanan izin tetap berjalan normal meski saat ini diberlakukan aturan Tanggap Darurat Covid-19 hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Untuk mengabarkan pelayanan publik yang tetap berjalan di masa PSBB, DPMPTSP menggencarkan kampanye publik #BisaDariRumah. Hasilnya, tercatat sebanyak 57.836 pemohon yang mengajukan perizinan dan non perizinan secara daring selama kurun lima pekan masa Tanggap Darurat Covid-19 yang dimulai sejak 16 Maret lalu.
“Berdasarkan data DPMPTSP DKI Jakarta periode 19 Maret sampai 6 Mei 2020, tercatat 57.836 permohonan perizinan dan non perizinan berhasil diajukan," kata Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra, Sabtu (9/5).
Dari jumlah permohonan tersebut sebanyak 37.851 izin/non izin diterbitkan, 12.125 permohonan ditolak dan 7.860 permohonan masih dalam proses. Sebagian besar permohonan ditolak dikarenakan persyaratan perizinan/non perizinan yang belum dan/atau kurang dilengkapi oleh pemohon.
Untuk itu DPMPTSP DKI Jakarta mengimbau bagi pemohon perizinan/non perizinan terlebih dahulu mempelajari persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, definisi dan biaya retribusi sebelum mengajukan permohonan.
Permohonan perizinan/non perizinan yang masih dalam proses, pada umumnya dikarenakan penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan tersebut bersifat kompleks sehingga memerlukan waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagian permohonan masih dalam proses juga dikarenakan pemrosesannya memerlukan peninjauan lapangan atau survei sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
“Kami sudah merampungkan mekanisme pelaksanaan peninjauan lapangan dengan mengacu pada protokol pemerintah terkait pencegahan penyebaran covid-19, Inshaallah Bulan Mei ini sudah bisa dilaksanakan oleh seluruh petugas teknis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta," kata Benni. (R-1)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved