Warga Berkelahi Akibat Bansos, Cermin Buruknya Penyaluran di DKI

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak menyayangkan pertengkaran warga Jakarta Utara akibat bantuan sosial.

Sebelumnya, terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan seorang warga oleh pihak kerabat RT di Jalan Rawabinangun III, RT 06, RW 08, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Aksi itu dipicu emosi keduan pihak setelah sebelumnya berdebat tentang belum turunnya bansos untuk warga tersebut.

Ketua RT tersinggung dengan pertanyaan soal bansos. Pertengkaran keduanya pun tidak terhindarkan hingga berujung penganiayaan yang menyeret keduanya ke kepolisian.

Baca juga: Bansos DKI Tahap Kedua Molor, PDIP : Rakyat Kecewa

Jhony mengatakan pertanyaan warga soal bansos merupakan bentuk kegelisahan karena merasa serba salah dengan keadaan.

"Itu bentuk kegelisahan warga yang seharusnya bisa ditangani jika bansos itu tepat waktu dan penyalurannya maksimal tepat sasaran. Ini murni bentuk kegelisahan dan keresahan masyarakat," ungkap Jhony saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (30/4).

Hal ini pun, kata Jhony, menjadi cerminan buruknya pelayanan Pemprov DKI di masa pandemi. Masyarakat dituntut tidak keluar rumah tapi tidak semua mendapat bantuan yang merata.

"Jadi apa yang dituntut itu harus seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga. Jangan warga tidak boleh keluar tapi bansos juga tidak dapat," pungkasnya.

Politikus PDIP itu juga tidak ingin menyalahkan pihak RT. Sebab, ia tahu betul dari hasil pemantauannya bahwa dalam pendataan warga miskin dan membutuhkan bansos selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), RT dan RW tidak dilibatkan. Sehingga, hal itu memunculkan kegelisahaan sendiri di perangkat masyarakat.

"Saya paham betul mereka itu juga nggak tahu soal data. Data ini datang dari atas, mereka cuma bantu menyalurkan saja. Makanya mereka ini juga pasti teriak-teriak dan tidak tahan juga diprotes masyarakat. Mereka disalah-salahkan kalau ada masyarakat nggak dapat bansos, padahal mereka juga nggak tahu apa-apa," cetusnya.

Untuk itu, Jhony berharap penyaluran bansos tahap selanjutnya, Pemprov DKI mau mengoreksi diri dan memperbaiki penyaluran bansos dan juga pendataan warga tidak mampu.

Ia menyarankan keterlibatan RT dan RW tidak hanya formalitas tetapi betul-betul dilakukan dalam praktik di lapangan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui banyak penyaluran bansos yang bermasalah karena tidak tepat sasaran.

Penyaluran bansos yang dimulai sehari sebelum PSBB yakni 9 April ditargetkan tuntas pada 24 April namun meleset. Anies mengatakan penyaluran bansos baru selesai pada 25 April.

Selain itu, dari jumlah penerima bansos sebanyak 1.194.633 KK ada 1,6% bansos yang bermasalah. Ia pun menegaskan akan memperbaiki ini sehingga di penyaluran selanjutnya akan lebih baik.

"1,6% yang bermasalah karena ada warganya mampu, pindah alamat, dan sebagainya. Ada 1,6% ini akan jadi perhatian. Kami akui saja ini adalah kekurangannya lalu kita perbaiki," ungkapnya.

Ia menyebut, saat ini, Pemprov DKI sudah melakukan pendataan tambahan bagi warga yang berpotensi hilang atau berkurang pendapatannya akibat wabah.

Ada 300 ribu hingga 400 ribu data baru yang akan diverifikasi terlebih dulu untuk memastikan ketepatan penyaluran bansos.

"Di samping data itu, kelompok yang tidak masuk sekarang masuk. Mereka yang punya pekerjaan lalu sekarang tidak ada. Lewat tokoh masyarakat, ada form yang diisi bila memungkinkan diberikan saat itu juga. Ada penambahan 300 ribu-400 ribu lagi dalam verifikasi," tukasnya. (OL-1)