Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kebijakan 'lockdown'. Tito menegaskan kebijakan 'lockdown' tidak cocok untuk Jakarta. Hal ini disampaikannya dalam rapat Musrenbang DKI Jakarta melalui teleconference, Kamis (23/4).
Tito mengingatkan wilayah Jakarta tidak memiliki batas wilayah yang jelas seperti Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Ketiga provinsi itu jelas dipisah oleh laut dan udara dari provinsi lainnya, sehingga mudah menerapkan 'lockdown'.
"Sementara Jakarta masih satu daratan dengan Bodetabek. Banyak jalan-jalan tikus, sehingga sangat sulit mengawasi dan perlu kekuatan yang besar," kata Tito.
Selain itu, jika persiapan tidak matang, 'lockdown' hanya akan memancing kerusuhan. Sudah ada contoh kasus seperti di India yang akhirnya berujung rusuh. Masyarakat di negara lain juga rusuh karena tidak sanggup berlama-lama menghadapi 'lockdown'.
Baca juga: Jadi Komisaris Utama BUMD Pangan, Apa Tugas Sudirman Said?
Kebijakan serupa 'lockdown' sesungguhnya pernah terjadi tepatnya di lokasi bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Saat itu masyarakat Palu 'terpaksa' terkunci di kota itu usai gempa dan likuifaksi. Waktu itu akses jalan terputus dan kondisi kota rusak parah. Fasilitas umum terbatas dan kehidupan masyarakat serba kekurangan akibat bantuan yang datang terlambat.
"Akhirnya terjadi penjarahan. Ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita," tukasnya.
Mantan Kapolri itu menegaskan dalam kebijakan pembatasan saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan dengan matang, yakni kebutuhan pangan dan penegakan hukum.
"Karena masyarakat lebih takut lapar dibandingkan virus," tukasnya.
Sebelumnya, saat pertama kali virus korona merebak di Jakarta, Anies mengusulkan agar Ibu Kota menjalankan sistem 'lockdown'. Ia ingin meniru Kota Wuhan yang mempraktikkan 'lockdown' dan sukses meredam virus korona dalam waktu tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved