Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui jumlah bantuan sosial yang sampai ke tangan masyarakat sering kali kurang dibandingkan kondisi jumlah warga yang berhak menerimanya.
Hal itu terjadi di luar dugaan Pemprov DKI Jakarta disebabkan banyaknya warga yang menjadi rentan miskin karena wabah covid-19 yang melemahkan ekonomi negara.
"Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin itu di dalam suasana normal, di mana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini, banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (22/4).
Ia mengaku cukup banyak yang kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bansos ketika bansos sudah tiba di lokasi. Warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun hilang pekerjaan lebih banyak saat ini.
"Pada saat datang ke lapangan, maka yang mengatakan butuh, jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Banyak yang warungnya tutup. Banyak yang kegiatan kesehariannya tidak berfungsi (secara ekonomi)," tutur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Baca juga : Anies Akui Pakai Data Lama Untuk Salurkan Bansos
Ia pun akan memastikan warga miskin baru, prasejahtera baru, masuk di dalam data yang diperbarui. Sehingga pada distribusi berikutnya, mereka akan bisa mendapatkan bantuan. Pemprov DKI juga akan terbuka dengan berbagai perbaikan yang ada.
"Bahkan di seluruh wilayah para Lurah membagikan juga kepada Ketua RW semacam formulir untuk menambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk (penerima bantuan sosial). Sekaligus juga, untuk dicoret apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima," tukasnya.
"Dan kami berterima kasih. Banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah SOP-nya untuk para RW. Apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan, tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu," kata Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 1,2 juta KK yang terdata sebagai warga tidak mampu dan rentan miskin. Paket sembako ini akan dibagikan dalam empat termin dengan nilai sembako Rp600 ribu perbulan atau Rp14ribu pertermin.(OL-7)
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved