Data Bansos DKI Rawan Ganda dengan Penerima KJP Plus

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak meminta Pemprov untuk berhati-hati dalam mendata penerima bantuan sosial (bansos). Khususnya bagi warga yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Diketahui, bagi siswa yang terdaftar KJP Plus akan mendapatkan subsidi pangan murah. Namun, pemilik kartu tersebut juga memenuhi salah satu dari 6 kriteria yang akan menerima bansos.

"Sesuai aturan, daftar penerima ditulis per KK. Umumnya yang dalam KK adalah kepala keluarga. Tanpa cross check yang benar, potensi penerima bansos sesuai data KK bisa juga menerima karena terdaftar di KJP, jadi dobel," jelas Gilbert kepada Media Indonesia, Rabu (22/4).

Baca juga: Pemprov DKI tidak Siap Salurkan Bansos

Diketahui, subsidi pangan yang diterima siswa KJP Plus ialah beras 5 kilogram yang dibanderol hanya Rp30 ribu, daging sapi seharga Rp35 ribu per kilogram, daging ayam seharga Rp8 ribu per kilogram, ikan kembung seharga Rp13 ribu per kilogram, telur ayam seharga Rp10 ribu per papan berisi 15 butir, dan susu UHT seharga Rp30 ribu per dus isi 24 pak.

Sementara, bansos dari DKI sendiri berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang dengan total Rp149.500.

"Mereka yang mendadak miskin ini sebagian tidak termasuk daftar penerima KJP," kata Gilbert.

Namun, di sisi lain, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi meminta Gubernur Anies Baswedan tidak memutus program KJP Plus.

Ia mendorong Pemprov DKI konsisten menggencarkan pemberian KJP Plus kepada peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan

“Ini bagian dari janji Pak Gubernur. Stok pangan harus tetap aman di Ibu kota. KJP Plus harus tetap berjalan di saat susah seperti ini,” pungkas Suhaimi. (OL-1)