Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10 dari 32 paket yang salah sasaran di perumahan Sunter Indah, Jakarta Utara, telah dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
"Akhirnya kami berikan kepada warga yang ekonominya lemah menurut data dari RT setempat. Tidak dikembalikan, tapi langsung disalurkan kepada warga yang membutuhkan," kata Ketua RW 012, Kurniawan Sutedjo di Sunter Indah, Senin (20/4).
Sebelumnya, data yang diterima RW 012 Kelurahan Sunter Jaya, terdapat 32 paket yang masuk ke pemukiman warga yang ekonominya mencukupi.
"Dari data Pemprov DKI kita terima 32 paket. Hanya saja tidak memenuhi sasaran, karena yang mendapatkan itu bisa dibilang 60%-70% itu mereka ekonomi cukup lah. Sementara 30% itu kami teruskan ke warga kami yang memang berkekurangan dengan koordinasi kepada RT di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Baca juga: PDIP: Data Bansos yang Dimiliki Gubernur Anies Bermasalah
Secara keseluruhan ada 14 RT di wilayah RW 012, namun tidak semua mendapatkan bantuan yang salah sasaran. Warga yang mendapatkan bantuan sosial di antaranya dari RT 01, RT 05, RT 06 dan RT 09.
"Dari semua itu ada beberapa yang disalurkan ke warganya yang membutuhkan. Memang kesadaran warga sendiri (untuk menyalurkan kepada yang membutuhkan). Jadi RT nya mengunjungi warganya dan melihat rumahnya cukup besar sampai tiga lantai dan dia sadar sendiri untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan," kata Kurniawan.
Menurutnya, bassis data untuk penerima bantuan didapat dari Dinas Sosial pada 11 April 2020.
"Kami dapat hari Sabtu kalau nggak salah. Nah itulah kenapa datanya kok bisa masuk seperti demikian (salah sasaran)," tutupnya. (Medcom/A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
MentanĀ Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved