Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta membagikan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak kebijakan terkait virus korona (covid-19).
Namun pada kenyataannya, pemberian bansos khusus untuk warga yang tidak mampu itu masih belum merata.
Menurut Koordinator Lapangan Petugas Gugus Covid-19, RW 07 Kelurahan Grogol Utara, Patal Senayan, Ken Rendaning, pembagian bansos di wilayahnya belum merata bahkan cenderung salah sasaran.
“Pembagian di sini ada orang kaya yang dapat bantuan, tapi itu semua tergantung pada RT masing-masing,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (20/4).
Ken menyayangkan pihak Dinas Sosial (Dinsos) DKI yang menyiapkan data penerima bansos, namun masih belum memperbaharui data penduduk setempat.
Maka, penduduk yang sejatinya tidak menempati wilayah pemberian bansos ataupun masyarakat mampu justru menerima bantuan dari pemerintah.
“Ternyata namanya ada di data tapi sudah tidak tinggal di sini. Kejadian seperti ini membuat warga yang benar-benar membutuhkan menjadi tak terdata,” ucapnya.
“Seharusnya pihak Dinsos mengupdate data warga sehingga tidak ada lagi kekeliruan di tengah pandemi,” tuturnya.
Ia pun mengungkapkan dalam penyaluran bansos, ternyata banyak data penerima yang tidak sinkron.
Dinas Sosial (Dinsos) DKI pun diminta aktif untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, banyak warga miskin dan yang rentan miskin masih belum mendapat bansos. (OL-02)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved