PDIP: Data Bansos yang Dimiliki Gubernur Anies Bermasalah

KETUA Fraksi PDI Perjungan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku menerima keluhan warga soal penerimaan bantuan sosial (bansos) yang dituding tidak tepat sasaran.

Ia mengatakan, data penerima bansos yang dimiliki Gubernur Anies Baswedan bermasalah. "Jujur sejak awal saya sampaikan data (DKI) jadi masalah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan data. Orang yang seharusnya tidak dapat, malah akhirnya dapat (bansos)," ungkap Gembong di Jakarta, Senin (20/4).

Sebanyak 3,7 juta warga DKI rentan miskin dan miskin dijanjikan menerima bansos berupa sembako itu. Gembong menegaskan, agar data tersebut diperiksa kembali dengan pemerintah pusat. Hal ini untuk mencegah double sembako kepada warga yang terdata.

"Sumber data ini harus jelas, supaya tidak ada penyalahgunaan data. Makanya data yang benar itu menjadi hal yang penting," tukas Gembong.

Baca juga: MUI: Takut Terhadap Covid-19 Bukan Perbuatan Musyrik

Menurutnya, Anies bersama dinas terkait masih bisa merevisi data-data penerima warga yang tepat. Pasalnya, di beberapa kelurahan Jakarta seperti di Kelapa Gading Barat dan Kembangan Selatan, warga yang mampu mengembalikan paket sembako.

Penyaluran sembako dari DKI ini diberikan dalam empat tahapan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Ini kan baru tahap pertama, tahap kedua nanti bisa direvisi, dievaluasi. Hal-hal yang kurang tepat tadi bisa dievaluasi untuk berikutnya," pungkas Gembong. (OL-4)