PSBB di Jakarta belum Maksimal

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) telah berjalan sepekan di Jakarta. Namun, hasilnya belum maksimal. Penyebabnya ialah antara lain karena masih banyak perusahaan yang beroperasi sehingga karyawan mereka tetap menggunakan transportasi umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan evaluasi tersebut terkait PSBB dan berjanji akan menindak perusahaan yang membandel. Berdasarkan hasil sidak Pemprov DKI ke ratusan perusahaan di seluruh Jakarta, 23 perusahaan ditutup sementara dan 126 perusahaan diberi peringatan.

“Untuk perusahaan yang bandel selama PSBB, kami akan mengambil tindak tegas dengan memberikan sanksi, mulai teguran, penutupan sementara, hingga pencabutan izin usaha,” ujar Anies.

Anies juga mengakui pemahaman warga terhadap bahaya virus korona atau covid-19 belum merata sehingga masih banyak yang belum mengikuti secara disiplin ketentuan dalam PSBB.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pembatasan transportasi selama PSBB, PT MRT Jakarta (perseroda) akan kembali mengubah kebijakan layanan operasi MRT Jakarta. Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (per seroda), Muhammad Effendi, mengatakan pihaknya akan menutup sejumlah stasiun dan memperlambat headway.

“Mulai Senin (20/4), MRT Jakarta tidak berhenti dan tidak memberangkatkan penumpang dari tiga stasiun, yaitu Stasiun ASEAN, Stasiun Blok A, dan Stasiun Haji Nawi,” kata Effendi, kemarin.

Selain pembatasan operasional stasiun, perubahan selang waktu keberangkatan kereta juga akan berubah. “Selang waktu keberangkatan kereta (head way) menjadi 30 menit sepanjang jam operasional,” tambahnya.

Pembatasan jumlah penumpang maksimal 60 orang per kereta juga masih berlaku untuk menerapkan jarak sosial. Penumpang juga tetap diwajibkan menggunaan masker.

KRL masih beroperasi

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri memastikan operasional kereta rel listrik (KRL) tak akan dihentikan selama penerapan PSBB.

“Adapun untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan ialah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB,” ujar Zulfikri, kemarin.

Tindakan yang akan dilakukan ialah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak, membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhu bungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan KRL akan tetap beroperasi sampai bantuan sosial dari pemerintah sudah diterima masyarakat.

“Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas ialah pekerja. Jadi, kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan, yakni menjadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya,” terang juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.

Harapan agar operasional KRL tidak dihentikan juga disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno. Ia menyebut sekitar tujuh ribu pekerja bisa terkena dampaknya jika KRL berhenti beroperasi. (Hld/Put/Ins/X-11)