Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA alon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Riza Patria dan Nurmansjah Lubis telah memaparkan visi misi mereka dihadapan panitia pemilihan (panlih) dan anggota DPRD.
Cawagub dari Gerindra, Riza Patria mengaku lega karena telah menyelesaikan tahapan tersebut.
"Saya dan Nurmansjah merasa senang karena tahapan demi tahapan sudah kami lalui dengan baik. Tinggal kita ikuti tahapan berikutnya, tahapan pemilihan hingga pelantikan," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/4).
Tahapan penyampaian visi misi program, sebutnya, tertuang dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta dalam proses pemilihan wagub periode sisa jabatan 2017-2022.
Pemaparan dan tanya jawab tersebut berlangsung tiga jam, dari pukul 14.00 wib hingga 17.00 wib. Presentasi dua cawagub disaksikan oleh pimpinan DPRD, perwakilan fraksi-fraksi, dan panlih.
Baca juga : Bukan Gerindra yang Kebelet Pemilihan DKI-2 Dipercepat
Secara bersamaan mereka menggunakan video teknologi jarak jauh atau teleconferrence dengan aplikasi zoom. Pasalnya, tidak semua anggota dewan hadir diruangan DPRD tersebut karena mengikuti imbauan physical distancing.
Semula panlih menyepakati bahwa agenda penyampaian visi misi dilakukan terbuka secara umum. Namun, mendadak diputuskan agenda tersebut tidak boleh dikonsumsi publik.
"Kami sudah melaksanakan proses itu. Alhamdulillah prosesnya berjalan baik. Saat ini sedang dalam suasana penyebaran virus korona, panlih memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, membatasi jumlah orang dalam ruangan," ungkap Ketua DPP Gerindra itu.
Cawagub dari PKS Nurmansjah Lubis juga menyampaikan bahwa sensasi pemaparan visi misi seperti sedang sidang disertasi S3.
"Banyak banget pertanyaan, sudah seperti S3 pokoknya dah, bagus-bagus dan seru. Jadi tahu kompetensi masing-masing kan karena terekspos. Keren pokoknya pertanyaanya, top," pungkas Nurmansjah. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved