Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
WAKIL ketua panitia pemilihan (panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basri Baco, mengungkapkan jumlah peserta yang hadir dalam agenda penyampaian visi dan misi calon wakil gubernur terbatas.
"Tidak lebih dari 20 orang. Anggota lain bisa saksikan di tempat lain di mana saja via streaming," kata Baco saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).
Dalam penyampaian visi misi disepakati dengan telekonferensi melalui aplikasi zoom. Pasalnya, tidak semua anggota dewan bakal hadir di ruangan tersebut. Agenda itu bakal diadakan Jum’at (3/4) siang ini di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Publik Bisa Ikut Saksikan Presentasi Cawagub DKI Lewat Streaming
"Konsepnya itu perwakilan franksi dan panlih, serta calon wagub dalam satu ruangan. Kemudian berdiskusi dengan tetap physical distancing. Seluruh anggota dewan bisa ikuti lewat aplikasi zoom," terang anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar.
Panlih juga menyiapkan protokol pencegahan virus korona (covid-19) untuk peserta yang hadir dalam agenda penyampaian visi misi. Adapun calon Wakil Gubernur DKI yang diusung PKS, Nurmansjah Lubis, mengaku siap mengikuti proses pemilihan. Berbekal pengalaman 10 tahun di kursi DPRD DKI Jakarta, dia mengatakan bakal menjawab semua pertanyaan.
"Insya Allah siap dan dimudahkan untuk menyampaikan visi misi cawagub. Berikut jawaban terhadap pertanyaan dari perwakilan fraksi. Kebetulan sudah sering berdialog di media dan dites wawancara oleh panlih. Itu bisa jadi bekal saya," pungkas Nurmansjah. (OL-11)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved