Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Atikah Nur Rahmaniah mengungkapkan pihaknya bakal membantu kegiatan tahapan penyampaian visi dan misi calon wakil gubernur (Cawagub) yang dikerjakan DPRD.
Penyampaian visi dan misi itu bakal menggunakan teknologi percakapan jarak jauh atau teleconference pada Jumat (3/4).
"Kami akan support 100%. Kami siapkan beberapa tim nanti, yang pertama tim IT dan ada tim Humas," kata Atikah di Jakarta, Selasa (31/3).
Adanya kesepakatan menggunakan teknologi dalam tahapan tersebut untuk mengurangi interaksi langsung ditengah pandemi Covid 19.
Baca juga: Publik Bisa Ikut Saksikan Presentasi Cawagub DKI Lewat Streaming
Menurut Atikah, para awak media dan masyarakat bisa menyaksikan agenda itu melalui streaming.
"Kami siapkan kanal Youtube untuk streaming agar bisa disampaikan kepada wartawan dengan link terbatas. Jadi tim kami bakal mendukung pelaksanaaan kegiatan agar bisa menjadi lebih lancar,” jelas Atikah.
Atikah mengatakan pihaknya membutuhkan susunan acara paripurna yang lengkap agar bisa menyiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Seperti berapa personel dari Diskominfo yang dibutuhkan hingga perangkat mana saja yang dipakai saat teleconference berlangsung.
“Susunan acara membantu kami mengatur segalanya. Misalnya, berapa laptop, berapa TV, dan lain-lain. Itu perlu kami catat. Kalau teknis tinggal dilakukan saja besok,” pungkas Atikah. (OL-1)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved