Kebijakan Lockdown, Pertaruhan Keselamatan Ekonomi dan Manusia

PENGAMAT dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menuturkan langkah social distancing atau menjaga jarak interaksi adalah yang tepat ketimbang mengkarantina wilayah atau lockdown karena korona (Covid-19).

"Kebijakan lockdown, merupakan pertaruhan antara keselamatan ekonomi dan keselamatan manusia. Dengan kondisi saat ini, agak sulit langkah lockdown itu dilaksanakan," Djoko dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (19/3).

Baca juga: Dampak Covid-19, Pemprov DKI Tutup Mal Pelayanan Publik

Menurutnya, dampak untuk lockdown akan sangat besar sekali. Misalnya harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan logistik terutama pangan dan obat-obatan, pertimbangan daya beli masyarakat yang sedang libur kerja. Terutama para pekerja informal, seperti pekerja pabrik, pekerja bangunan konstruksi dan borongan, pedagang kaki lima, serta lainnya.

"Belum lagi ada risiko aksi borong kebutuhan sehari-hari oleh orang berduit alias kaya," kata Djoko.

Djoko mengatakan guna menangkal sebaran virus korona, pemerintah telah menerbitkan lima protokol penanganan, yaitu Protokol di Area dan Transportasi Publik, Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, dan Protokol Area Pendidikan.

Setiap negara, sebut Djoko, memiliki kebijakan berbeda dalam hal pemenuhan layanan transportasi umum yang terkait covid 19.

"Ada yang mengurangi layanan jam operasi, menutup operasional, tidak mengalami perubahan jam operasi, membatasi lansia menggunakan transportasi umum," tutur Djoko.

Djoko lalu mencontohkan di Italia yang sudah menerapkan situasi lockdown. Pemerintah Italia menutup seluruh penerbangan keluar negeri, menghentikan pelayanan kereta api jarak jauh.

Namun, untuk transportasi umum dalam kota tetap berjalan seperti biasa dengan batasan-batasan karena seluruh warga kota diminta untuk tidak keluar rumah sama sekali kecuali untuk membeli grocery dan obat dengan ijin otoritas setempat.

"Bagaimana dengan layanan transportasi umum di Jakarta? Kebijakan yang diambil pemerintah bukan lockdown, tetapi social distancing, yaitu menjaga jarak interaksi. Jadi, layanan transportasi umum harus tetap normal," jelas Djoko.

Transportasi umum, imbuhnya, harus menambah kapasitas penumpang atau jadwal keberangkatan ditambah. Lalu memperkecil jarak antar bus dan kereta (headway) perjalanan antar bus dan kereta. Hal itu agar tidak terjadi desak-desakan di halte dan stasiun serta di dalam bus dan kereta.

Djiko mengatakan, di beberapa halte Bus Trans-Jakarta sudah menerapkan social distancing, seperti Halte Karet Sudirman Koridor 1, Halte Terminal Kampung Melayu, perbatasan Koridor 5 dan 7.

Dalam sehari, menurut hasil studi yang dilakukan JICA (2019) ada sekitar 8 juta pergerakan dari Bodetabek menuju Jakarta.

Pengurangan kapasitas transportasi umum MRT dan Bus Trans-Jakarta bertujuan efek kejut bagi warga Jakarta, namun tidak bagi warga Bodetabek.

Baca juga: Terapkan Social Distancing, KCI Tambah Jadwal Pemberangkatan KRL

"Untung saja KRL Jabodetabek tetap beroperasi normal. Bahkan, KRL Jabodetabek menambah jadwal pemberangkatan kereta dalam upaya mendukung social distancing," ucap Djoko.

Social distancing dapat diartikan juga, terang Djoko, dengan menahan diri memasuki kerumunan dan membatasi keinginan untuk keluar rumah tanpa keperluan yang penting. Warga dapat beralih melakukan pekerjaan hingga belajar secara online, serta membatalkan atau menunda rekreasi dan kegiatan lain yang bersifat massal. (OL-6)