Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
DELAPAN partai politik (parpol) yang memiliki wakil di DPRD Kota Depok belum mengeluarkan rekomendasi calon wali kota (cawali) Depok, Jawa Barat. Kendati jadwal pilkada serentak 2020 mulai dekat. Delapan parpol itu yakni PKS, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PAN, Golkar, PSI dan Demokrat.
"Sampai saat ini rekomendasi untuk pilkada Kota Depok belum turun dari DPP, " terang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Depok Qonita di DPC PPP Kota Depok, Senin (16/3).
Untuk mengusung paket pasangan calon (paslon) kepala daerah tidak bisa gegabah. " Harus matang, " tuturnya.
Qonita tidak bisa memastikan kapan paket bakal calon kepala daerah Kota Depok diumumkan. " Kami belum pastikan karena masih menunggu mandat dari DPP PPP, " ungkap dia.
Untuk mengusung paket bakal calon kepala daerah, PPP tak sendirian. Karena kursi PPP di DPRD dibawah 10 kursi. PPP harus menggandeng beberapa Parpol untuk mengusung paket bakal calon kepala daerah.
Hal serupa dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Allo sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan DPP. Dalam pilkada tahun ini, Hendrik mengaku, PDIP berkoalisi dengan Gerindra. "Kami koalisi sama Gerindra, " ungkapnya.
Sama dengan PPP dan PDIP. DPP PKS pun juga belum merekomendasikan nama-nama bakal calon yang akan diusungnya pada pilkada serentak di Kota Depok 2020.
Baca Juga: Seorang Warga Purwakarta Positif Korona
"Kemungkinan rekomendasi akan turun April mendatang. PKS akan merekomendasikan nama-nama bakal calon dengan sistem paket, " ungkap sumber terpercaya kepada Media Indonesia, Senin (16/3).
Untuk diketahui, petahana Wali kota Depok Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali kota Depok Pradi Supriatna hampir dipastikan maju pada pilkada Kota Depok mendatang. Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono dari unsur birokrat juga memastikan maju pada pilkada yang akan digelar 23 September 2020. Hardiono mengaku dirinya masih menunggu rekomendasi bakal calon walikota. (OL-13)
Baca Juga: Sekda Depok Siap Tanding di Pilkada Depok 2020
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved