Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT perdana panitia pemilihan (panlih) wakil gubernur digelar Senin (2/3) siang di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua panlih dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farazandi Fidinansyah mengatakan pertemuan kali ini baru pengenalan anggota-anggota panlih.
"Baru pengenalan struktur anggota, baru nanti penetapan agenda, timeline, baru itu sih," kata Farazandi sebelum rapat digelar.
Ada sembilan anggota panlih plus ditambah dari Sekretaris DPRD. Mereka bakal menyusun agenda pemilihan wagub hingga terpilih satu calon.
Baca juga: Fraksi PDIP Dorong DPRD Gelar Uji Publik Cawagub DKI
Adapun dua calon yang bertanding ialah Politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
"Kita berharap sebulan sudah selesai, karena masa tugas panlih juga hanya 30 hari," kata Farazandi.
Adapun delapan anggota dewan lainnya yang sudah ditunjuk masing-masing fraksi untuk menjadi anggota panlih. Untuk posisi wakil ketua panlih ialah Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.
Kemudian anggota panlih lainnya ialah Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christhyana Sari dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Lalu ada Wakil ketua I Fraksi Gerindra S Andyka dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani.
Selanjutnya ada nama Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari. Lalu Anggota Fraksi Partai NasDem Muhammad idris dan terakhir Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf
"Rencana belum ada ini baru diputusin bahas hari ini. Penetapan dulu, kemarin baru ditunjuk. Kan belum ada formilnya," tandas Farazandi. (OL-1)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved