Ombudsman Periksa Pemprov DKI soal Monas

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya se­gera memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait dugaan malaadministrasi izin revitalisasi Monas dan pemanfaatan kawasan Monas untuk penyelenggaraan Formula E.

“Minggu depan, kami akan periksa para pihak untuk mem­buktikan dugaan apakah malaadmintrasi itu ter­­jadi atau tidak,” ujar Ketua Om­budsman Perwakilan Ja­kar­ta Raya Teguh Nugroho di Ja­karta, Sabtu (29/2).

Waktu pemeriksaan akan berlangsung selama 10 hari hingga satu bulan. Ombudsman bakal memanggil satu per satu dari pihak ter­kait revitali­sasi Monas. Me­reka yang akan dipanggil, antara lain Dinas Kehutanan DKI, Di­­nas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), Tim Si­dang Pemugaran (TSP), dan Dinas Kebudayaan.

Tahap pertama, jika para ke­pala dinas bisa memberikan buk­ti adanya kajian revitalisa­si dan pemanfaatan Monas, pe­meriksaan hanya sampai pa­da mereka. Bila tidak, pe­mang­gilan berlanjut dengan memanggil Gubernur DKI atau Sekda DKI.

Selain Pemprov DKI, Om­buds­man juga akan memanggil Komisi Pengarah Pe­m­ba­ngunan Kawasan Medan Merdeka yang telah mengizinkan Formula E digelar di Monas.

“Pejabat yang bertanggung jawab akan dipanggil. Terma­suk Mensetneg selaku ketua komisi pengarah yang harus bisa membuktikan kajian mereka sesuai Undang-Undang Cagar Budaya,” kata Teguh. Ji­­ka terbukti izin revitalisasi Mo­­nas dan Formula E malaadmi­nistrasi, kedua proyek bisa di­hentikan.

Monas masuk ke katego­ri kawasan cagar budaya se­­suai dengan Pasal 1 ayat 6 UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya. Dugaan malaadministrasi terjadi karena revitalisasi dilakukan tanpa proses kajian menyeluruh dari tim ahli. Hal itu terlihat dari penebangan pohon yang belum mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI.

Di kesempatan lain, Kepala Unit Pengelola Teknis Monas, Isa Sanuri, mengklarifikasi revitalisasi Monas. Dia merujuk pada Keputusan Presiden No 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan Keputusan Gubernur No 792/1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka.

Perpres dan pergub tersebut memuat gambaran pemba­­ngun­­­an Monas, termasuk mem­­bangun plaza di kawasan Mer­de­ka Selatan. “Di dalam Kep­­pres 95 ada gambarnya, tapi be­­­­lum dilaksanakan,” sebut Isa.

Ramah lingkungan

Secara terpisah, panitia pe­­laksana (organizing committee/OC) yang terlibat dalam penyelenggaraan Formula E melakukan pertemuan perdana, kemarin. Mereka mengklaim ajang balapan mobil tersebut ramah lingkungan.

Panitia bahkan menggaet beberapa komunitas pegiat lingkungan dan kendaraan listrik. “Formula E bukan sekadar balapan. Ada misi berlomba untuk masa depan lingkungan yang lebih baik. Kami harus menularkan semangat dan filosofi itu saat menggelar Jakarta E-Prix,” ujar Deputy Director Communications Formula E PT Jakarta Propertindo Hilbram Dunar.

Beberapa komunitas, menurut Hilbram, tertarik oleh ajang balapan Formula E seperti Formule E (FE) Indone­sia Fansite, F1 Community, Ko­munitas Kendaraan Listrik, Waste4Change, Teens Go Green Indonesia, Indonesia Indah Foundation, Berani Jaga Bumi Foundation, Cleanaction, dan Ja­karta Cleanup Day. (J-2)