Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
FRAKSI PDIP pada DPRD DKI Jakarta mendorong digelarnya uji publik dengan mengundang para ahli dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut pengadaan uji publik dengan mengundang akademisi akan menggambarkan kemampuan dan kapabilitas para kandidat kepada publik.
"Ya itu sangat penting. Penting sekali. Agar masyarakat juga anggota dewan yang nantinya akan memilih bisa melihat seberapa jauh kemampuan kandidat wagub DKI dalam menyelesaikan masalah," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/3).
Sementara itu, pada saat pembahasan pembentukan panitia pemilihan (panlih) wagub DKI, pekan lalu belum terlihat adanya niat anggota dewan untuk melibatkan pihak luar dalam pemilihan wagub.
Baca juga : Pemilihan Wagub DKI Tuntas Maret
Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra M. Taufik menegaskan uji publik hanya berbentuk tanya jawab yang dilakukan antara kandidat wagub dengan anggota dewan.
Gembong tidak sependapat dengan hal tersebut.
"Malah harus ya. Karena kita kan ingin mencari yang terbaik yang kira-kira bisa mengimbangi Pak Anies dalam memerintah DKI. Kita lihat nanti dalam rapat panlih jika waktunya cukup kita akan dorong itu," tegasnya.
DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan proses pemilihan wagub DKI. Ada dua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS serta Riza Patria dari Partai Gerindra.
Keduanya akan bertarung memperebutkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam karena maju dalam Pilpres 2019. (Ol-7)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved