Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
FRAKSI PDIP pada DPRD DKI Jakarta mendorong digelarnya uji publik dengan mengundang para ahli dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut pengadaan uji publik dengan mengundang akademisi akan menggambarkan kemampuan dan kapabilitas para kandidat kepada publik.
"Ya itu sangat penting. Penting sekali. Agar masyarakat juga anggota dewan yang nantinya akan memilih bisa melihat seberapa jauh kemampuan kandidat wagub DKI dalam menyelesaikan masalah," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/3).
Sementara itu, pada saat pembahasan pembentukan panitia pemilihan (panlih) wagub DKI, pekan lalu belum terlihat adanya niat anggota dewan untuk melibatkan pihak luar dalam pemilihan wagub.
Baca juga : Pemilihan Wagub DKI Tuntas Maret
Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra M. Taufik menegaskan uji publik hanya berbentuk tanya jawab yang dilakukan antara kandidat wagub dengan anggota dewan.
Gembong tidak sependapat dengan hal tersebut.
"Malah harus ya. Karena kita kan ingin mencari yang terbaik yang kira-kira bisa mengimbangi Pak Anies dalam memerintah DKI. Kita lihat nanti dalam rapat panlih jika waktunya cukup kita akan dorong itu," tegasnya.
DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan proses pemilihan wagub DKI. Ada dua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS serta Riza Patria dari Partai Gerindra.
Keduanya akan bertarung memperebutkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam karena maju dalam Pilpres 2019. (Ol-7)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved