Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDIP pada DPRD DKI Jakarta mendorong digelarnya uji publik dengan mengundang para ahli dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut pengadaan uji publik dengan mengundang akademisi akan menggambarkan kemampuan dan kapabilitas para kandidat kepada publik.
"Ya itu sangat penting. Penting sekali. Agar masyarakat juga anggota dewan yang nantinya akan memilih bisa melihat seberapa jauh kemampuan kandidat wagub DKI dalam menyelesaikan masalah," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/3).
Sementara itu, pada saat pembahasan pembentukan panitia pemilihan (panlih) wagub DKI, pekan lalu belum terlihat adanya niat anggota dewan untuk melibatkan pihak luar dalam pemilihan wagub.
Baca juga : Pemilihan Wagub DKI Tuntas Maret
Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra M. Taufik menegaskan uji publik hanya berbentuk tanya jawab yang dilakukan antara kandidat wagub dengan anggota dewan.
Gembong tidak sependapat dengan hal tersebut.
"Malah harus ya. Karena kita kan ingin mencari yang terbaik yang kira-kira bisa mengimbangi Pak Anies dalam memerintah DKI. Kita lihat nanti dalam rapat panlih jika waktunya cukup kita akan dorong itu," tegasnya.
DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan proses pemilihan wagub DKI. Ada dua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS serta Riza Patria dari Partai Gerindra.
Keduanya akan bertarung memperebutkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam karena maju dalam Pilpres 2019. (Ol-7)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved