Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DPRD sudah membentuk struktur panitia pemilihan (panlih) wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.
Ketua panlih yang disepakati ialah bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farazandi Fidinansyah. Pria berumur 30 tahun itu merupakan putra Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.
Ada delapan anggota dewan lainnya yang sudah ditunjuk oleh masing-masing fraksi untuk menjadi anggota panlih. Untuk posisi wakil ketua panlih ialah Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.
Kemudian anggota panlih lainnya ialah Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christhyana Sari dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo.
Baca juga: DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir, Ini Respons Anies
Lalu ada Wakil ketua I Fraksi Gerindra S Andyka dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani. Selanjutnya ada nama Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari.
Ada Anggota Fraksi Partai NasDem Muhammad idris dan terakhir Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf.
Selain ada sembilan anggota itu, struktur di panlih ditambahkan dengan keberadaan Sekretaris DPRD DKI Jakarta.
Salah satu tugas yang diemban panlih ialah meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon wakil gubernur. Selain itu tentunya adalah melaksanakan kegiatan pemilihan wakil gubernur.
Pemilihan pun sudah disepakati dilakukan secara tertutup. Untuk memenangkan pemilihan wagub harus memperoleh 50% + 1 suara.
Adapun dua calon wakil gubernur yang memperebutkan kursi DKl 2 ialah Politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria.
Masa kerja panlih ialah selama 30 hari kerja sejak ditetapkan dan bisa di perpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD.
"Insya Allah Maret sudah terpilih (wagub DKI)," kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta beberapa waktu lalu. (OL-1)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved