Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan pemilihan wakil gubernur akan dilakukan pada Maret mendatang. Dalam waktu dekat, DPRD bakal menentukan struktur panitia pemilihan (panlih) wakil gubernur. Dari sembilan fraksi akan diwakilkan satu anggota dewan.
"Insha Allah Maret sudah terpilih (wagub DKI)," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (24/2).
Untuk posisi ketua panlih disepakati bukan dari Fraksi Gerindra, PKS, dan PDIP. Ada 106 anggota dewan. Untuk memenangkan pemilihan wagub harus memperoleh 50% + 1 suara.
"Jadi tiap fraksi mengirimkan (perwakilannya untuk panlih). Nanti saya tandatangani. Kami harus fair juga saya enggak ikut (jajaran panlih). Nanti disangkanya ada intervensi," ujar Prasetyo.
Baca juga: KPK Dapat Cegah Transaksional Pemilihan Wagub
DPRD telah menyepakati pemilihan suara atau voting wakil gubernur DKI Jakarta dengan cara tertutup.
Menurut Prasetyo, kesepakatan tersebut untuk menghindari keributan antaranggota dewan.
Ada pun dua calon yang memperebutkan kursi DKI 2 ialah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Mungkin pandangan teman-teman (anggota DPRD) jangan sampai terjadi misalnya saya berteman dengan Anda, saya enggak memilih Anda terus jadi ribut," jelas Prasetyo.
Selain alasan tersebut, Prasetyo juga mengatakan kesepakatan voting pemilihan wagub secara tertutup karena mengikuti aturan tata tertib (tatib) yang dibuat panitia khusus (pansus) sebelumnya. (OL-1)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved