Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS publik mengkhawatirkan politik uang terjadi dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI. Apalagi, pemilihan dilakukan secara tertutup.
Hal itu diungkapkan oleh peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftysani di Jakarta, Sabtu (22/2).
Baca juga: Dorong Pemilihan Wagub DKI Tertutup, PKS Pastikan PDIP Juga
Menurut dia, sebanyak 68% responden mengkhawatirkan terjadi politik uang dalam pemilihan wakil gubernur.
"Temuan yang jadi catatan, 68% warga khawatir ada transaksional di DPRD. Sementara sebanyak 24% warga mengaku resah akan adanya politik transaksional, serta 8% ragu-ragu. Ini catatan besar untuk teman-teman DPRD," kata Hafidz.
Baca juga: PKS Klaim Cawagubnya Dapat Kantungi Dukungan dari 4 Fraksi
Menurut dia, kekhawatiran itu antara lain disebabkan trauma masa lalu karena dulu saat Orde Baru juga kepala daerah dan wakil dipilih anggota DPR serta DPRD.
Baca juga: Survei Cawagub DKI Unggulkan Nurmanjah Lubis Dari Riza Patria
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun menyebut harus ada pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi untuk menghindari politik transaksional.
"Bisa saja Ketua DPRD atau Ketua Panitia Pemilihan ini mengundang resmi kepada KPK dan ICW untuk mengawal. Apakah berani," tukasnya. (X-15)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kasus perundungan (bullying) yang diduga memicu ledakan di SMAN 72 Jakarta harus diproses secara tuntas
Tahun ini, Jakarta Film Week menayangkan 134 film dari 25 negara, disertai berbagai program pengembangan industri seperti Lab Produser, Forum Bisnis, Forum Pitching, dan Talent Hub.
Rano Karno menilai, salah satu hambatan masyarakat untuk berkunjung ke Museum Bahari adalah lalu lintas truk kontainer di kawasan itu.
IAI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kota
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved