Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menginginkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKi Jakarta segera rampung. Nantinya, dalam proses pemilihan di DPRD bakal ada proses tanya jawab dari anggota dewan ke dua calon wakil gubernur.
Dua calon tersebut ialah Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis.
"Kita bakal melihat bagaimana langkah langkah (calon wagub) menyelesaikan masalah jakarta. Jangan beli kucing dalam karung bos," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (21/2).
Kedua calon tersebut sudah disetujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan surat rekomendasi pemilihan yang telah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta pada 21 Januari 2020.
"Nanti kami akan melihat dengan visi misi nanti saat pemilihan. Yang pasti pilih yang terbaik untuk masyarakat Jakarta," kata Prasetyo.
Baca juga : Riza Disebut Siap Ajukan Surat Pengunduran Diri dari DPR
DPRD telah sepakat dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan secara tertutup melibatkan seluruh anggota DPRD, yaitu 106 orang dari 9 fraksi.
Sebelum pemilihan, DPRD terlebih dulu akan melakukan pembentukan panitia pemilihan (panlih) dengan jumlah sembilan anggota dari satu perwakilan fraksi partai
Kemudian, pada saat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, masing-masing calon menyampaikan dua nama saksi secara tertulis kepada panitia pemilihan (panlih) melalui pimpinan DPRD. Hal itu diatur dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada pasal 65 ayat 2.
"Misalnya, ini benar enggak (milih) Riza Patria. Itu nanti saksi pemilihan (yang membenarkan)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik di Gedung Balai Kota. (OL-7)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved