Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menginginkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKi Jakarta segera rampung. Nantinya, dalam proses pemilihan di DPRD bakal ada proses tanya jawab dari anggota dewan ke dua calon wakil gubernur.
Dua calon tersebut ialah Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis.
"Kita bakal melihat bagaimana langkah langkah (calon wagub) menyelesaikan masalah jakarta. Jangan beli kucing dalam karung bos," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (21/2).
Kedua calon tersebut sudah disetujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan surat rekomendasi pemilihan yang telah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta pada 21 Januari 2020.
"Nanti kami akan melihat dengan visi misi nanti saat pemilihan. Yang pasti pilih yang terbaik untuk masyarakat Jakarta," kata Prasetyo.
Baca juga : Riza Disebut Siap Ajukan Surat Pengunduran Diri dari DPR
DPRD telah sepakat dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan secara tertutup melibatkan seluruh anggota DPRD, yaitu 106 orang dari 9 fraksi.
Sebelum pemilihan, DPRD terlebih dulu akan melakukan pembentukan panitia pemilihan (panlih) dengan jumlah sembilan anggota dari satu perwakilan fraksi partai
Kemudian, pada saat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, masing-masing calon menyampaikan dua nama saksi secara tertulis kepada panitia pemilihan (panlih) melalui pimpinan DPRD. Hal itu diatur dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada pasal 65 ayat 2.
"Misalnya, ini benar enggak (milih) Riza Patria. Itu nanti saksi pemilihan (yang membenarkan)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik di Gedung Balai Kota. (OL-7)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved