Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KURSI Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah kosong hampir 2 tahun sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019 sebagai wakil presiden. Namum, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik memastikan pertengahan Februari mendatang, kursi DKI 2 sudah terisi.
Pada Kamis (6/2) pekan depan, akan diadakan rapat paripurna untuk pengesahan tata tertib pemilihan wagub yang kemudian diikuti dengan pembentukan panitia pemilihan (panlih).
Setelah itu ada pembahasan untuk menentukan jadwal pemilihan wagub yang dilakukan secara voting oleh 106 anggota DPRD DKI.
"Insha Allah dalam waktu dekat pertengahan Februari ini DKI sudah mempunyai wakil gubernur ya," kata Taufik di Jakarta, Jumat (31/1).
Taufik yang mendukung calon wakil gubernur Ahmad Riza Patria mengklaim suara Riza lebih unggul dari pesaingnya yang merupakan politikus PKS Nurmansjah Lubis. Keunggulan tersebut didasari ketertarikan fraksi-fraksi di DPRD ke Riza Patria.
Baca juga : Pekan Depan, Fraksi Gerindra dan NasDem Bahas Cawagub DKI
Pekan depan, kata Taufik, akan diadakan 'roadshow' cawagub ke fraksi-fraksi DPRD.
"Kalau Ancah (Nurmansjah) sebut raih 40 suara, kami yakin Riza dapat 66 lah," kata Taufik.
Dalam kesempatan yang sama, Riza mengaku sebagai cawagub PAW (pergantian antar waktu) tidak bisa melakukan terobosan lewat visi-misi. Dirinya dan Nurmansjah nantinya akan mengikuti program kerja Gubernur Anies Baswedan yang tinggal 2 tahun lagi.
"Saya dan Nurmansjah cawagub PAW yang berbeda dengan pilkada dimana Anies-Sandi ikut merumuskan (visi misi). Saya tidak ikut merumuskan. Siapapun terpilih membantu gubernur," tandas Riza. (OL-7)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved