Belum Urus Izin, DKI akan Setop Sementara Revitalisasi Monas

DINAS Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta bersedia menghentikan proyek revitalisasi Monas atas rekomendasi Komisi D DPRD.

Pasalnya DPRD menilai Pemprov DKI melanggar aturan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemprov DKI diduga belum mengantongi izin dari Kementrian Sekretariat Negara dalam revitalisasi Monas

"Kalau memang harus dihentikan ya kita hentikan. Kan (penghentiannya) sifatnya sementara. Nanti kalau memang harus kita lengkapi, ya kita lengkapi semuanya (izin Mensesneg)," terang Heru usai rapat bersama dengan Komisi D di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/1).

Heru juga menuturkan apabila proyek revitalisasi Monas dihentikan, maka dari pihak kontraktor tidak perlu menanggung denda.

Baca juga : Anies Janji akan Beberkan Alasan Penebangan Pohon di Monas

"Kalau misalkan sebuah proyek harus dihentikan, maka mekanisme denda harus kita hentikan dulu. Baru nanti saat mulai pekerjaan dikenakan (denda). Fairnya begitu," kata Heru.

Sebelumnya, Heru mengatakan kontraktor revitalisasi pelataran sisi selatan kawasan Monas, PT Bahana Prima Nusantara (BPN) melakukan pelanggaran karena molor dalam pengerjaan dan dikenakan sanksi denda. Jangka waktu kontrak seharusnya rampung pada akhir Desember 2019.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah meminta Dinas Citata menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas.

"Selama belum direvisi, Keppres tersebut masih tertinggi aturannya. Harus ditaati. Saya minta pembangunan atau penebangan di Monas dihentikan sementara sampai bapak (Kepala Dinas Citata) mendapatkan izin dari Mensesneg atas revitalisasi ini," tegas Ida di ruang rapat Komisi D lantai 1 Gedung DPRD DKI Jakarta. (OL-7)