Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan masalah pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) akan dibahas setelah membereskan masalah banjir di Ibu kota.
"Situasinya masih seperti begini. Banyak musibah. Banjir reda baru deh (dibahas cawagub)," tutur Prasetyo di Jakarta, Senin (13/1).
Anggota dewan, kata Pras, sibuk terjun langsung ke beberapa titik untuk mengecek langsung wilayah yang terkena banjir.
Menurutnya, ada yang memberikan bantuan dan bahkan beberapa anggota dewan yang tergabung dalam pansus penanganan banjir melakukan sidak ke rumah pompa air.
"Masih (mengurusi) banjir. Efek dominonya ke mana-mana. Tapi, langkah-langkah pemerintah daerah kan sudah lumayan (menangani pascabanjir)," kata Prasetyo.
Baca juga: Gubernur Anies Lalai Antisipasi Banjir
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyatakan masih belum ada progres yang signifikan terhadap pemilihan calon wakil gubernur.
Meski demikian, Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyatakan mencoret nama mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu namun hal itu masih mandek.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta Syakir Purnomo menuturkan pihaknya belum mendapat surat resmi pencoretan Syaikhu.
"Sampai dengan hari ini, kami belum menerima surat keputusan terkait hal tersebut. Jika ada info update, Insha Allah akan kami informasikan," tutur Syakir kepada Media Indonesia, Minggu (12/1). (OL-2)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved