Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menemui sejumlah warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekaligus memberi bantuan pangan.
Presiden berangkat dari Istana Kepresidenan Bogor menuju Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa (7/1) sekitar pukul 07:30 WIB.
Setelah menempuh perjalanan darat selama dua jam, Presiden tiba di Desa Harkat Jaya.
Sebanyak enam desa di Kecamatan Sukajaya yang didata terisolasi yakni Kiarapandak, Kiara Sari, Urug, Cileuksa, Pasir Madang dan Cisarua.
Baca juga: Ribuan Warga Korban Banjir Mulai Terserang Penyakit di Bekasi
Rombongan kepresidenan tidak dapat berkunjung ke sejumlah desa tersebut karena akses yang masih sulit dilalui.
"Sesampainya di Desa Harkat Jaya, Presiden Jokowi bersama rombongan kesulitan melalui akses menuju desa-desa tersebut, sehingga Presiden mengunjungi para korban yang sedang mengungsi di posko yang terletak di Kampung Cibuluh, Desa Harkat Jaya," demikian laporan Antara.
Sejumlah pejabat yang turut dalam kegiatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Para korban bencana juga mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah.
Hujan lebat yang terjadi pada saat malam pergantian tahun baru menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di daerah itu pada 1 Januari 2020.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (6/1), Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.
Kepala Negara menekankan pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved