Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menemui sejumlah warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekaligus memberi bantuan pangan.
Presiden berangkat dari Istana Kepresidenan Bogor menuju Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa (7/1) sekitar pukul 07:30 WIB.
Setelah menempuh perjalanan darat selama dua jam, Presiden tiba di Desa Harkat Jaya.
Sebanyak enam desa di Kecamatan Sukajaya yang didata terisolasi yakni Kiarapandak, Kiara Sari, Urug, Cileuksa, Pasir Madang dan Cisarua.
Baca juga: Ribuan Warga Korban Banjir Mulai Terserang Penyakit di Bekasi
Rombongan kepresidenan tidak dapat berkunjung ke sejumlah desa tersebut karena akses yang masih sulit dilalui.
"Sesampainya di Desa Harkat Jaya, Presiden Jokowi bersama rombongan kesulitan melalui akses menuju desa-desa tersebut, sehingga Presiden mengunjungi para korban yang sedang mengungsi di posko yang terletak di Kampung Cibuluh, Desa Harkat Jaya," demikian laporan Antara.
Sejumlah pejabat yang turut dalam kegiatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Terawan Agus, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Para korban bencana juga mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah.
Hujan lebat yang terjadi pada saat malam pergantian tahun baru menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di daerah itu pada 1 Januari 2020.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (6/1), Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.
Kepala Negara menekankan pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir. (OL-2)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved