Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto meminta semua pihak secara bersama-sama mencari solusi mengatasi banjir Jakarta, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, banjir Jakarta yang terjadi di awal tahun 2020 ini harus menjadi pelajaran bersama untuk mengevaluasi kinerja penanganan banjir di ibu kota. Upaya memberikan solusi mengatasi banjir untuk masyarakat Jakarta harus menjadi prioritas
"Penyebab banjir itu kompleks, bukan karena hujannya, hujan adalah rahmat dari Tuhan, sudah lama kita semua berharap kapan datangnya hujan kan??, tinggal kita sebagai manusia memanfaatkan rahmat tersebut, apakah menjadi manfaat atau bencana untuk kita," katanya dalam keterangan tertulis.
Baca juga : DMI Kerja Bakti Bersihkan Masjid Terdampak Banjir di Jabodetabek
Berdasarkan pantauannya bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas terkait sepanjang banjir di awal tahun ini, Purwanto mengungkapkan, banjir disebabkan salah satunya oleh tanggul yang jebol.
Karena itu, upaya koordinasi dan monitoring pun terus ia lakukan sejak banjir menggenangi Jakarta. Purwanto pun terjun langsung ke sejumlah tempat yang tergenang untuk melihat akar permasalahan.
Selain melakukan peninjauan, Purwanto pun ikut memberikan bantuan terhadap korban banjir Jakarta. "Tak ada kata terlambat untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai memberi solusi bersama antara pusat dan daerah," pungkasnya. (RO/OL-7)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved