Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara, melakukan peninjauan serta memberikan bantuan pada posko korban bencana banjir di Dapur Umum Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Bathin, Cawang, Jakarta, Kamis, (2/1) Dalam tinjauannya ia mengatakan masih banyak korban yang membutuhkan air bersih serta bahan makanan.
"Korban banyak membutuhkan air bersih, makanan, pakaian, matras. Jadi kalau ada organisasi atau perorangan yang mau, dipersilahkan datang membantu. Sejauh ini di sini sudah cukup bagus," ungkap Juliari, Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Kewenangan Tumpang Tindih, Penyebab Jakarta Banjir Terus
Ia juga memastikan, pihaknya terus berupaya maksimal memberikan bantuan pada korban banjir serta memprioritaskan bantuan pada titik-titik banjir yang lebih membutuhkan.
"Oiya, bantuan siap. Pasti kita prioritaskan di titik-titik yang parah, seperti Cipinang Melayu, Universitas Borobudur, maupun Bidara Cina. Karena yang paling banyak dan parah titiknya itu di Jakarta Timur," jelasnya.
Adapun untuk membantu korban bencana banjir di wilayah Jabodetabek, Kementerian Sosial menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp4,2 milliar.
"Dana bantuan sekitar Rp4,2 milliar di seluruh Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk Jakarta sekitar Rp1,9 milliar dan nanti bisa bertambah lagi," ungkapnya.
Ia pun meminta kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (BMKG) untuk dapat terus memberikan informasi yang masif mengenai cuaca agar masyarakat dapat berjaga-jaga sebelum terjadinya bencana.
"Kita mengharapkan juga dari BMKG memberikan informasi yang akurat, dini, dan lebih masif sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di daerah rawan banjir segera mengevakuasi dirinya dan tidak terjadi korban," tukasnya. (OL-6)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved