1557 Unit di Apartemen Mediterania Palace Diputus Aliran Listrik

KEPALA Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengungkapkan pada (30/12) malam kemarin, sebanyak 1557 unit dari 3 tower di Apartemen Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat terputus aliran listrik. Menurutnya, hal ini terjadi karena ketidaktegasan Premprov DKI untuk membantu proses pengalihan aset dari pengurus lama ke pengurus baru sesuai Pergub 132 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di apartemen tersebut.

"Setelah tiga hari sebelumnya ada pemutusan akses pintu warga ke apartemen tersebut. (Kemarin) malam 1557 unit dari 3 tower di Apartemen Mediterania mati listrik," kata Teguh dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Ombudsman Jakarta berusaha menghubungi pihak PLN supaya ada kelonggaran terkait pemadaman ini, karena warga bukan tidak melakukan pembayaran, tetapi menurut Teguh, ini dampak dari pembiaran Pemprov DKI terhadap kepengurusan yang tidak sah.

"Sehingga menyebabkan pembayaran kepada PLN tidak dapat dilakukan oleh pengurus yang sah," kata Teguh.

Kemudian, ia juga mengatakan pembayaran iuran pemeliharan lingkungan terpecah dua, ke pengurus lama dan pengurus baru. Dan keduanya tidak memiliki dana mencukupi untuk melakukan pembayaran listrik.

"Kami meminta gubernur dan jajarannya bertanggung jawab menyelesaikan dampak dari pelaksaan kebijakan pergub tersebut, yang tidak diikuti proses pendampingan peralihan aset dan merugikan warga penghuni apartemen Mediterania," kata Teguh.

Dia menambahkan saat ini ribuan warga apartemen Mediterania yang terdampak, termasuk anak-anak dan orang tua yang sakit membutuhkan alat bantu kesehatan. Mereka adalah  pihak yang paling dirugikan. Selain itu sebanyak 80 lebih warga Apartemen Mediterania diputus akses masuk ke Apartemennya. Pemutusan akses dilkukan oleh pengurus lama Apartemen Mediterania yang sudah tidak memiliki legalitas karena selesai masa baktinya sejak dibentuk dan disahkannya P3SRS.

baca juga: Gagalnya Penyelundupan 374 Kg Ganja

Pembentukan ini, kata Teguh, sesuai dengan Pergub 132/2018 yang diperbaharui menjadi Pergub 133/2019. Pemutusan akses masuk tersebut dilakukan oleh pengurus lama yang masih memaksa warga untuk melakukan pembayaran kepada mereka melalui rekening yang baru mereka buka, setelah rekening sebelumnya diambil alih oleh pengurus P3SRS. Padahal, menurut Teguh, pengambilalihan ini telah disahkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan dibenarkan oleh putusan PTUN.

"Ombudsman Jakarta Raya menyayangkan ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pendampingan terhadap P3SRS yang merupakan produk hukum mereka," tandas Teguh. (OL-3)