Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi dipastikan berlanjut. Hanya saja, ada perubahan dalam aturan pemakaiannya. Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah mengatakan, program KS-NIK pada 2020 masih berlaku. Sebab, anggaran bagi penggunaan KS-NIK sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hanya saja ada beberapa perubahan dari segi penamaan program hingga sasaran kepesertaan program. Program KS NIK namanya akan disesuaikan menjadi Layanan Kesehatan bagi Masyarakat dengan NIK tahun 2020," kata Yekti, Selasa (24/12/2019).
Yekti menjelaskan, program andalan Pemkot Bekasi ini nantinya memasuki tahap baru. Hal ini berlaku setelah adanya rekomendasi KPK Bidang Pencegahan dan sejumlah aturan pemerintah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau double cost. Termasuk kekhawatiran tumpang tindih antara klaim pembiayaan KS NIK dengan BPJS Kesehatan milik Pemerintah Pusat.
Selain itu, adanya Program Pembiayaan Kesehatan yang dilakukan Pemkot Bekasi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-III/2005 tentang Jaminan Sosial memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program jaminan kesehatan sebagai sub sistem jaminan sosial di daerahnya.
"Sepanjang bersifat melengkapi (complimentary), dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat," jelas Yekti.
Program Pembiayaam Berbasis NIK 2020, masih tetap meliputi pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas Kota Bekasi, pelayanan rawat jalan di rumah sakit yang bekerjasama atas dasar rujukan dari Puskesmas, dan pelayanan rawat inap Kelas III di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga sudah mulai mensosialisasikan pemberlakuan KS NIK dengan aturan terbaru.
Dalam sosialisasi aturan terbaru ini, ada empat syarat dan golongan penggunaan KS-NIK. Golongan sasaran program ini, pertama adalah Penduduk Kota Bekasi yang telah terdaftar sekurang-kurangnya selama enam bulan dalam Database Sistem Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bekasi berbasis NIK. Mereka harus di luar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status kepesertaan aktif dan peserta aktif asuransi kesehatan lainnya.
Kedua, bayi yang baru lahir atau anak dari ayah dan ibu sebagaimana angka pertama. Ketiga, penduduk yang masuk kategori poin pertama dan tidak dapat memenuhi kewajiban iuran BPJS Kesehatan Non Aktif karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ketidakmampuan ekonomi yang dibuktikan dengan Data Rincian Tunggakan dari BPJS Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial.
"Terakhir, warga binaan pemasyarakatan, warga PMKS, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi masalah sosial. Ini juga termasuk," tambah Yekti.
Dalam program pembiayaan kesehatan berbasis NIK, Pemkot Bekasi telah bekerjasama dan menjalin MOU dengan 47 rumah sakit. Terdiri dari 37 RS di wilayah Kota Bekasi dan 10 RS di luar Kota Bekasi.
"Mereka juga masih akan bekerja sama melayani warga masyarakat Kota Bekasi," lanjut dia.
Di wilayah Kota Bekasi ada 37 Rumah Sakit antara lain RSUD dr Chasbullah Abdul Madjid, RS Kelas D Bantar Gebang, RS Kelas D Jatisampurna dan RD Kelas D Pondok Gede. Keempat RS ini dikelola Pemkot Bekasi. Lalu, RS Ananda, RS Awal Bros, RS Awal Bros Bekasi Timur, RS Hermina Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Bekasi Timur, RS Permata Cibubur, RS Anna, RS Anna Medika, RS Cikunir, RS Bhakti Kartini, RS Citra Harapan, RS Graha Juanda.
RS Hermina Galaxy, RS Kartika Husada Jatiasih, RS Masmitra, RS Mekarsari, RS Mitra Keluarga Cibubur, RS Rawalumbu, RS Satria Medika, RS Selasih Medika, RS Siloam Bekasi Timur, RS Taman Harapan Baru, RSIA Kurnia Kasih, RSIA Rinova Intan, RS Karya Medika Bantatgebang, RS Sentosa, RS St. Elisabeth, RS Juwita dan RS Siloam Sepanjang Jaya.
baca juga: Polisi Periksa Kontraktor dan Pengawas Jembatan Hutan Kemayoran
Sementara ada sebanyak 10 Rumah Sakit di luar wilayah Kota Bekasi yang juga melayani pasien Kesehatan NIK Kota Bekasi. Adapun 10 RS ini antara lain : RS Dokter Adam Tolib, RS Dr H Marzoeki Mahdi Bogor, RSAB Harapan Kita RS Jantung Harapan Kita, RS Bhayangkara Tk Ir Said Sukanto, RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, RS Khusus Daerah Duren Sawit, RSUD Kabupaten Bekasi, RS Multazam Medika, dan RSIA Puspa Husada. (OL-3)
Meskipun populer dan estetik, bubble tea menyimpan risiko kesehatan serius seperti paparan timbal, gangguan pencernaan, hingga masalah kesehatan mental. Simak faktanya!
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
Minyak sawit sering dianggap berbahaya. Simak fakta ilmiah tentang komposisi lemak, risiko kanker, obesitas, dan kesehatan jantung yang jarang diketahui publik.
Tidur cukup bukan sekadar istirahat. Ini 7 manfaat tidur berkualitas bagi kesehatan tubuh dan mental.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut Indonesia kekurangan 92 ribu dokter dan meluncurkan program pendidikan spesialis hospital based.
KEBIASAAN kurang bergerak atau duduk terlalu lama saat bekerja alasan mengapa bahu, leher, atau punggung terasa sakit. 7 gerakan peregangan meredakan punggung bawah.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved