Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi fenomena banjir yang terjadi di DKI Jakarta, kemarin, Selasa (17/12).
Jokowi mengatakan pemerintah sedang membangun dua bendungan di daerah Bogor sebagai salah satu kota penyangga Jakarta.
"Banjir ini kita masih dalam proses kan membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan ada dua di atas, di Bogor, Ciawi dan Sukamahi. Selesai kira-kira akhir tahun depan. Insyaallah akhir tahun depan akan selesai," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12).
Jokowi meyakini, jika kedua bendungan tersebut telah selesai, banjir di Jakarta akan bisa lebih dikendalikan. Namun, Presiden mengatakan, program pengendalian banjir harus diimbangi dengan pembersihan saluran air di Jakarta.
"Tetapi juga sangat tergantung sekali yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got. Kemudian juga pelebaran dari sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta, waduk Pluit dan lain-lainnya," jelasnya.
Baca juga: Pemprov DKI Dinilai tidak Siap Hadapi Banjir
Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kemacetan, pemerintah juga terus berupaya menciptakan transportasi massal yang terintegrasi. Misalnya, Moda Raya Terpadu (MRT) tahap I yang telah selesai dikerjakan, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021.
"Itu akan sangat mengurangi macet. Dan tentu saja mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada, LRT gabungin nanti dengan MRT, dengan TransJakarta, dengan commuter kita, dengan kereta bandara, nanti mungkin dengan kereta cepat, berarti ada 6, diintegrasikan semuanya. Itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta," jelasnya.
Meski demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa jika ibu kota negara tidak dipindahkan dari Jakarta, persoalan tersebut akan sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan Jakarta merupakan pusat segala aktivitas kantor dan bisnis.
"Tapi sekali lagi, kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit karena semua orang ingin meniti karier di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta. Semuanya mikirnya di seluruh Tanah Air kan ke Jakarta semuanya atau ke Jawa sehingga yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari," ungkapnya.
"Sudah bolak balik saya sampaikan 56% penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama 58% ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga perlu pemerataan ekonomi. Kira-kira itu," tambahnya. (OL-2)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai termasuk janji mengatasi banjir dan macet.
Tim di lapangan terus melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya air.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat ada 90 RT dan enam ruas jalan di Jakarta terendam banjir dampak tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Ibu Kota dan sekitarnya
Langkah proaktif ini bertujuan untuk memecah awan hujan sebelum masuk ke wilayah padat penduduk, guna meminimalisasi potensi genangan maupun banjir
Kemacetan terjadi akibat banjir dan genangan di sejumlah titik setelah hujan deras mengguyur Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya sejak malam.
Peningkatan signifikan muka air terjadi pascahujan lebat yang mengguyur sejak Kamis (19/2) malam.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved