Rabu 18 Desember 2019, 11:15 WIB

Pemprov DKI Dinilai tidak Siap Hadapi Banjir

Cindy Ang | Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai tidak Siap Hadapi Banjir

ANTARA/Jaya Kusuma
Kendaraan melintasi banjir di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/12)

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum siap mengantisipasi banjir. Hal itu terlihat dari banjir yang melanda DKI Jakarta pada Selasa (17/12).

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase kota kita masih buruk, tidak berfungsi optimal, tidak mampu menampung luapan air hujan," kata Pengamat Tata Kota Nirwono Joga, Rabu (18/12).

Nirwono menuturkan hanya 33% drainase DKI Jakarta yang berfungsi baik saat ini. Selain itu, saluran air banyak tersumbat lumpur, sampah, dan limbah.

"Jaringan utilitas yang masih tumpang tindih dan tidak terhubung dengan baik antarsaluran air," bebernya.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Genangan Air di Jakarta Surut

Lanjutnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk menangani permasalahan banjir Jakarta. Pertama, rehabilitasi saluran air bersamaan dengan revitalisasi trotoar.

"Pastikan saluran air berfungsi baik tidak tersumbat apa pun, terhubung baik dan lancar ke seluruh saluran air, fokus di kawasan yang rawan genangan air," ucap Nirwono.

Kedua, mengoptimalkan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) ibu kota sebagai daerah resapan dan penampungan air sementara. Penambahan RTH secara signifikan diperlukan.

"Ketiga, optimalkan revitalisasi situ, danau, waduk dikeruk, diperdalam dan dilebarkan. Jika perlu, merelokasi pemukiman warga yang berada tepat di pinggiran," ujar Nirwono.

Terakhir, kata dia, pemerintah pusat dan Pemprov DKI harus segera menyepakati penataan normalisasi atau naturalisasi sungai.

Menurutnya, kedua hal tersebut bisa dipadukan demi pembenahan yang lebih baik.

"Segera lakukan pembebasan lahan, relokasi pemukiman warga dan pelebaran badan sungai. Penataan tepi sungai utamakan di tempat yang paling sering kebanjiran seperti Kali Pesanggrahan dan Kali Ciliwung," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More