Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH organisasi masyarakat (ormas) akan berunjuk rasa menolak perheletan acara musik Dakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di Jakarta, Kamis (12/12).
Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya akan melakukan aksi penolakan acara musik itu di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/12) siang.
"Kami sudah sebarkan ke ormas lainnya. Yang sudah konfirmasi ada 800 orang datang. Itu terdiri dari Gerakan Pemda Jakarta, Forum Syuhada Indonesia, lalu Forum Umat Islam Bersatu, dari aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia. Nanti lainnya akan konfirmasi lagi, sekitar seribu lebih lah yang datang," ungkap Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran saat dihubungi, Jakarta, Rabu (11/12).
Baca juga: Demonstran Minta Anies Larang DWP
Dari undangan yang beredar, diketahui aksi tersebut bernama 'Tolak dan Bubarkan Konser Maksiat Terbesar DWP'. Rahmat mengakui, pihaknya menentang keras acara musik itu.
Ia menilai acara itu tidak terlepas dari peredaran minum keras, narkoba bahkan seks bebas.
"Kami tuntut ke Anies agar tidak mengizinkan pelaksanaan DWP di JIExpo. Itu kan pesta maksiat terbesar. Jangan terkesan pemerintah membiarkan kegiatan maksiat itu," kata Rahmat.
"Dia (Anies) kan representasi umat Islam, harusnya jangan pro kegiatan maksiat. Besok kami berdemo, kalau misalnya ada perkembangan acara itu tetap dilaksanakan kita akan turun sampai hari H (13/12) di JIExpo," pungkasnya. (OL-2)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved