Senin 09 Desember 2019, 13:45 WIB

DPRD Bekasi Sayangkan Pemberhentian Layanan KS-NIK

Gana Buana | Megapolitan
DPRD Bekasi Sayangkan Pemberhentian Layanan KS-NIK

ANTARA FOTO/Risky Andrianto
Warga melakukan proses berobat sakit menggunakan kartu sehat berbasis nomor induk KTP Kota Bekasi

 

PEMBERHENTIAN Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) disayangkan anggota DPRD Kota Bekasi. Sebab, penyelenggaraan KS-NIK di Kota Bekasi sudah dilindungi dengan payung hukum.

“Kita harus rumuskan bersama dengan eksekutif (terkait pemberhentian layanan KS-NIK), sebab ada Perda yang belum dihapus,” ungkap anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri, Senin (9/12).

Ustuchi mengatakan sudah menerima Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/7894/Dinkes terkait pemberhentian sementara program Jamkesda KS-NIK terhitung mulai Januari tahun 2020. Namun, secara resmi, rencana penghentian tersebut belum sampai ke Kantor DPRD Kota Bekasi.

“Belum ada pemberitahuan, makanya kami ingin ada pembahasan bersama eksekutif,” ujarnya.

Dia menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi layanan lain. Sebab, penghentian layanan KS-NIK dianggap menyangkut hajat 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi.

“Setidaknya harus dipikirkan dulu bagaimana memberikan layanan kesehatan untuk 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi,” tuturnya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Klaim KS NIK Masih Bisa Dipergunakan

Sebelumnya diberitakan Layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) diberhentikan mulai 1 Januari 2020. Hal ini merupakan respon pemerintah daerah atas Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440/8894/Dinkes yang terbit pada 29 November. Dalam surat tersebut tertulis jelas alasan pemerintah setempat memberhentikan layanan KS-NIK lantaran Pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri (seluruhnya) jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jamkesnas. Termasuk mengelola Jamkesda dengen skema ganda.

KS NIK mulai diselenggarakan pada akhir 2016. Dalam perjalanannya, kartu tersebut amat bermanfaat bagi warga setempat terutama sebelum adanya sistem rujukan pada 2016 akhir dan 2017 awal.

Layanan yang dibiayai dengan APBD wilayah setempat tersebut sempat diduga sebagai biang defisit anggaran sejak tiga tahun terakhir. Bahkan, banyak yang menganggap kartu tersebut adalah janji politik semasa kampanye calon petahana Rahmat Effendi. Sehingga, dibuatlah Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jamkesda Melalui KS NIK agar layanan tersebut bukan lagi jadi sekedar alat politik.(OL-5)

Baca Juga

Dok Pemprov DKI

Wagub DKI Resmikan Pembangunan Eduwisata Halim Perdanakusuma

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 22:40 WIB
Pemprov DKI Jakarta, sambungnya, akan terus menambah jumlah Agro Eduwisata di Ibu Kota, dengan manfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas...
Antara

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda di Jakarta Selesai 2030

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 21:13 WIB
Dia berharap pembangunan jalur sepeda itu akan makin meningkatkan minat dan kenyamanan warga Jakarta dalam...
Antara

Langgar PPKM, Pol PP Segel Dua Karoke di Jakbar

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 27 Februari 2021, 19:05 WIB
Petugas juga menyita sebanyak 99 botol miniman keras (miras) hasil razia gabungan terhadap dua tempat hiburan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya