Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mengadakan razia gabungan pengesahan STNK dengan mendatangi langsung pemilik mobil mewah. Kali ini bertempat di salah satu perumahan Jl Praja Raya, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).
"Total ada lima kendaraan yang belum melakukan pembayaran," ujar Kepala Unit PKB-BBNKB Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Khairil Anwar di Jakarta.
Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah Capai Rp48,6 Miliar
Mobil-mobil mewah tersebut di antaranya Ferrari 612 Scaglieti, Ferrari 458, Land Rover, Toyota Vellfire, dan Jaguar 25 XT dengan nilai total pajak yang menunggak hingga Rp350 juta.
"Jumlah totalnya (pajak) sekitar Rp350 juta, sudah dibayar satu dengan merek Ferrari, ya kurang lebih (kurangnya) Rp300 jutaan," jelas Khairil.
Khairil menambahkan ada 1.140 kendaraan mewah dari total 1.513 kendaraan roda empat kategori mewah yang beredar di wilayah DKI Jakarta, atas aksi door to door yang dilakukan BPRD banyak kendaraan mewah yang sudah menuntaskan wajib pajaknya.
"Sekitar potensi pajak Rp20 miliaran yang belum dari Rp44 miliar yang kami cari. Jadi saat ini sisanya yang belum bayar sekitar 500-an kendaraan yang sedang kami kejar. Sekarang kami sedang cari, mendatangi, dan menghimbau," kata Khairil.
Pemilik mobil mewah itu disebutnya sedang dilakukan penagihan oleh pihaknya. Penagihan dilakukan dengan cara door to door. Namun pemilik kendaraan tidak dapat ditemui di tempat.
"Kemarin berkasnya sudah masuk, lagi proses," ujar petugas keamanan Rahman.
Ia menyebut saat ini dari lima kendaraan mewah yang dimiliki oleh Rudiansyah dan ternyata satu sudah dilakukan pembayaran.
"Akhirnya surat imbauan kami direspons. Kemudian yang empat lagi di sistem kami sedang diproses, empat dilakukan," tambahnya. (Put/A-3)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved