Plafon Anggaran DKI Lebih Efisien

KETUA dan empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta bersama ­Gubernur ­Anies Baswedan, kemarin, menandatangani nota ­kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta Tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp87,95 triliun. Ada efisiensi pada beberapa program kegiatan.

Penandatanganan MoU KUA-PPAS itu dilakukan dalam ­Rapat Pa­­ri­­purna DPRD DKI yang ­dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio menyebut efisiensi yang dilakukan ialah ­pemangkasan biaya pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki, talangan program rumah DP nol rupiah, dan alokasi subsidi bagi PT Trans­jakarta.

Terjadi pula pemangkasan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jak­­pro) dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun.

Setelah nilai KUA-PPAS disahkan, proses pembahasan anggaran akan dilanjutkan dengan rapat pa­ripurna. Prasetio optimistis Rancangan Peraturan Daerah Ang­gar­an Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 dapat disahkan pada 11 Desember 2019.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan sudah tidak ada lagi defisit anggaran dengan dilakukannya pemangkasan.

Di lain pihak, Gubernur DKI Ja­kar­ta Anies Baswedan berharap masih bisa membangun lebih ba­nyak unit rumah DP nol rupiah meski anggaran dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp500 miliar.

“Ya, masih dalam pembicaraan, tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan masih bisa dibahas semuanya,” kata Anies.

Di sisi lain, Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Hanni Su­marmo, menegaskan program balap mobil listrik Formula E akan terus berjalan pada 6 Juni 2020.

Meski demikian, Hanni belum bisa menyebut berapa PMD yang dikurangi dari rencana pengajuan PMD untuk Formula E. Jakpro mengajukan PMD untuk Formula E senilai Rp767 miliar.

Anggaran prioritas
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memprioritaskan sejumlah anggaran.

“Masalah yang harus dipriori­taskan penyelesaiannya ialah ke­macetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat. Pak Anies tidak perlu malu dan khawatir melakukan penggusuran seperti yang dilakukan pendahulunya,” ungkap Trubus.

Anies juga harus lebih mengawasi kelembagaan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pengawasan harus lebih diperke­tat lagi sebab ada pos-pos anggar­an yang naik.

“Anggaran rehabilitasi sekolah tahun depan ada yang naik hingga 300%. Itu bisa jadi potensi korupsi yang sangat besar,” tandasnya.

Trubus juga menyayangkan be­be­­rapa sektor yang kurang dimaksimalkan selama Anies ­menjabat, se­­perti sektor pajak. (Ins/Ssr/Ant/X-11)