Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPD Fraksi Gerindra Muhammad Taufik mengatakan kursi calon wakil gubernur (cawagub) DKI bukan milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Taufik menegaskan Gerindra punya hak mengajukan nama calon pendamping Anies Baswadan itu.
"Bukan soal milik. Saya kira enggak apa apa. Saya kan sudah mengajukan empat (nama) tinggal dipilih saja," kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan Gerindra sudah mengirimkan surat resmi kepada PKS soal pengajuan empat cawagub dari fraksinya. Calon ini meliputi Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra Ferry J Yuliantono, dan Wasekjen DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
Taufik ingin adanya evaluasi pemilihan cawagub dari PKS. Pasalnya, penetapan cawagub tidak berjalan selama satu tahun kebelakang.
"Kan harus dievaluasi kemungkinan orang lain (mengisi kursi wagub). Kalau kemungkinan orang lain, saya kasih namanya empat orang, pilih salah satu," ucap Taufik.
Baca juga: PKS Tegaskan Tekad Jaga Kursi Wagub DKI Jakarta
Sementara itu, kursi Wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno diklaim masih menjadi hak PKS. Setiap calon yang diusung, termasuk empat kandidat yang dicalonkan Partai Gerindra, harus lewat persetujuan PKS.
"Jadi PKS harus memberikan persetujuan. Jadi harus ada persetujuan PKS, baru Wagub itu bisa dicalonkan," kata Presiden PKS Sohibul Iman.
Sohibul menegaskan dua nama calon dari PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto tidak bisa diganggu gugat. Sebelumnya, Gerindra dan PKS sepakat mencalonkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Keduanya kader PKS. Belakangan, Partai Gerindra menambahkan empat kandidat sebagai alternatif. (OL-2)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved