Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyebut menaikkan tarif parkir di Jakarta menjadi opsi pendukung kebijakan pengurangan kendaraan pribadi.
Bambang menyebut hal ini cukup efektif diterapkan di Kota New York. Ia mengungkapkan tarif parkir di Kota New York bisa mencapai $30.
"Kalau dirupiahkan itu sudah lebih dari Rp300 ribu. Sementara biaya makan paling murah katakanlah $5," kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (14/11).
Bambang pun menuturkan usulan penaikan parkir akan diadopsi guna mendukung kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta pada 2021.
Bambang menuturkan ERP sebaiknya diterapkan di wilayah perbatasan Jakarta dengan daerah lain. ERP berfungsi untuk menghalau kendaraan dari luar Jakarta masuk ke pusat kota.
Sementara, penaikan tarif parkir yang tinggi akan diberlakukan di dalam area Jakarta yang menjadi titik pusat keramaian.
"Karena kalau di tengah kota akan terlambat mengurangi kendaraan pribadi. Sehingga di perbatasan ada ERP dan di tengah kotanya kita naikkan biaya parkir sangat tinggi. Itu kebijakan terpadunya," tuturnya.
Baca juga: Ganjil Genap tidak Boleh Bertahan Lama, BPTJ Dorong Terapkan ERP
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan kebijakan menaikkan tarif parkir masih dalam tahap pengkajian termasuk untuk mengetahui kapasitas parkir di seluruh DKI Jakarta baik on street maupun off street.
Dari pendataan itu, Dishub DKI akan membagi tarif parkir berdasarkan kriteria kawasan. Selain itu, pihaknya juga berencana membatasi kapasitas parkir agar pengguna kendaraan beralih ke angkutan umum.
"Jadi bukan hanya meningkatkan tarif tapi kita juga ada kebijakan mengurangi parkir. Seperti di Thamrin 10 sudah kita hapus fungsi park and ride dan menjadi lokasi usaha bagi PKL atau UKM," ungkap Syafrin.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved