Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan posisi wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Pasalnya, ia menganggap calon wakil gubernur (cawagub) saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwasanya wakil gubernur itu enggak kerja gampang lo, ini ibu kota. Yang jelas harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang keliatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung PKS dan Partai Gerindra. "Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya daripada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegasnya.
Pengamat politik Djayadi Hanan pun menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. "Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi.
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan siapa pun wakil gubernurnya nanti, yang penting harus satu visi dengan dirinya.
"Dia ikut pada visi gubernur karena yang menjadi calon wakil itu sekarang tidak ada satu pun yang pernah ikut kampanye. Kalau ikut kampanye, pasti meresapi kan isi janjinya," ungkap Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Kedua, bisa bekerja sama. Anies percaya, kalau sudah pada fase ini, itu pasti fase orang-orang yang sanggup untuk kerja sama. Lalu, tegak lurus pada agenda gubernur, jangan bawa agenda sendiri.
"Kalau bawa agenda sendiri, ada deal-deal sendiri, kita tidak tahu tuh nanti seperti apa. Jadi, ikut pada apa yang sudah menjadi janji gubernur," tambahnya. (Put/Ins/J-1)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved