Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
HARAPAN PKS untuk bisa mendapat kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam terancam oleh kompatriot mereka, Partai Gerindra, yang kini juga mengincar posisi tersebut.
Partai Gerindra terang-terangan bersurat ke DPP PKS untuk mengajukan empat nama cawagub guna disepakati bersama yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Wasekjen DPP Gerindra A Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Namun, surat itu masih ditanggapi dingin oleh PKS.
Guna tetap kuat memegang kursi wagub DKI seperti yang sudah disepakati bersama dengan Gerindra pada akhir 2018 silam, pengamat politik Djayadi Hanan menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta.
"Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/11).
Baca juga: Koalisi Nasional Sebabkan Gerindra DKI Pede Calonkan Wagub
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu mengungkapkan lobi politik bisa dimulai dari Partai NasDem.
"Sebab, kita ketahui akhir-akhir ini di tataran nasional PKS dan Partai NasDem sedang mesra. Mungkin di tataran DKI juga bisa terjadi hal itu," ungkapnya.
Tidak hanya sampai di situ, PKS juga harus memastikan Partai Gerindra mendukung penuh cawagub dari PKS dan turut menggerakkan kadernya untuk melakukan lobi politik dengan partai lain agar pemilihan wagub DKI di DPRD berjalan lancar. (OL-2)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved