Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
HARAPAN PKS untuk bisa mendapat kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam terancam oleh kompatriot mereka, Partai Gerindra, yang kini juga mengincar posisi tersebut.
Partai Gerindra terang-terangan bersurat ke DPP PKS untuk mengajukan empat nama cawagub guna disepakati bersama yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Wasekjen DPP Gerindra A Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Namun, surat itu masih ditanggapi dingin oleh PKS.
Guna tetap kuat memegang kursi wagub DKI seperti yang sudah disepakati bersama dengan Gerindra pada akhir 2018 silam, pengamat politik Djayadi Hanan menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta.
"Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/11).
Baca juga: Koalisi Nasional Sebabkan Gerindra DKI Pede Calonkan Wagub
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu mengungkapkan lobi politik bisa dimulai dari Partai NasDem.
"Sebab, kita ketahui akhir-akhir ini di tataran nasional PKS dan Partai NasDem sedang mesra. Mungkin di tataran DKI juga bisa terjadi hal itu," ungkapnya.
Tidak hanya sampai di situ, PKS juga harus memastikan Partai Gerindra mendukung penuh cawagub dari PKS dan turut menggerakkan kadernya untuk melakukan lobi politik dengan partai lain agar pemilihan wagub DKI di DPRD berjalan lancar. (OL-2)
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved