Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana angkat bicara soal pemanggilan dirinya ke Badan Kehormatan. Pemanggilan tersebut mengenai penjelasan William soal usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
"Saya siap menjalani proses nya, demi transparansi anggaran saya siap mempertaruhkan jabatan saya," kata William saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (5/11).
PSI DKI selama ini kencang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk transparan dengan mengunggah dokumen Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Baca juga: Persoalan Utama Anies ialah Transparansi Anggaran
William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto selaku relawan Anies. Ia dianggap melanggar kode etik kerja DPRD karena menyebarkan informasi itu di media sosialnya.
"Itu hak beliau melaporkan saya," kata William.
Diketahui, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda mengungkapkan pihaknya akan memanggil Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Pihaknya belum mengambil kesimpulan apakah tindakan Wiliam sudah menyalahi kode etik atau tidak. Namun, ia menilai memang ada aturan etik antara hubungan kerja DPRR dengan Pemprov DKI.
"Memang kita diminta untuk kritis. Tapi, apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi berikutnya kritisnya harus adil, profesional dan proporsional. Nah ini yang akan kita dalami," terang Oman. (OL-4)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved