Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana angkat bicara soal pemanggilan dirinya ke Badan Kehormatan. Pemanggilan tersebut mengenai penjelasan William soal usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
"Saya siap menjalani proses nya, demi transparansi anggaran saya siap mempertaruhkan jabatan saya," kata William saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (5/11).
PSI DKI selama ini kencang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk transparan dengan mengunggah dokumen Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Baca juga: Persoalan Utama Anies ialah Transparansi Anggaran
William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto selaku relawan Anies. Ia dianggap melanggar kode etik kerja DPRD karena menyebarkan informasi itu di media sosialnya.
"Itu hak beliau melaporkan saya," kata William.
Diketahui, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda mengungkapkan pihaknya akan memanggil Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Pihaknya belum mengambil kesimpulan apakah tindakan Wiliam sudah menyalahi kode etik atau tidak. Namun, ia menilai memang ada aturan etik antara hubungan kerja DPRR dengan Pemprov DKI.
"Memang kita diminta untuk kritis. Tapi, apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi berikutnya kritisnya harus adil, profesional dan proporsional. Nah ini yang akan kita dalami," terang Oman. (OL-4)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved